Penegakan Hukum dan Prasyarat Reformasi Birokrasi Yang Efektif

Penegakan hukum membutuhkan integritas aparat negara yang tinggi. Namun agar hukum positifnya itu sendiri berpihak kepada kebenaran dan keadilan yang akan membawa bangsa menjadi sejahtera maka selain diperlukan integritas yang tinggi dari aparat negara juga diperlukan integritas yang tinggi dari anggota DPR yang menurut konstitusi merupakan pembentuk hukum positif atau undang-undang.

Memperbaiki integritas aparat negara dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur yang saling melengkapo, yakni dengan kebijakan memperbaiki sistem pengawasan, termasuk di dalamnya memperbaiki sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) yang diberlakukan bagi seluruh aparat negara dan kedua dengan melakukan kebijakan mengubah paradigma dalam sistem promosi jabatan dari semula berbasis masa kerja atau pengalaman menjadi berbasis pengetahuan, potensi, dan kompetensi, sehingga yang memimpin birokrasi negara tidak sekedar yang senior secara masa kerja dan pengalaman di mana dalam prakteknya sering mengabaikan kecakapan melainkan mereka yang memang memiliki kecakapan untuk jabatan tersebut yang dilihat dari pengetahuan, potensi, dan kompetensinya.

Saat ini reformasi birokrasi sangat memperhatikan perbaikan sistem pengawasan namun sangat kurang memperhatikan masalah penting lainnya, yakni kepemimpinan dalam implementasi reformasi birokrasi yang berakibat tidak efektifnya proses reformasi birokrasi itu sendiri.

Reformasi birokrasi akan efektif apabila pelaksanaannya atau implementasinya dipimpin oleh mereka yang memiliki kecerdasan dan mental yang baik untuk memimpin bukan sekedar yang diawasi dengan baik dan memiliki masa kerja atau pengalaman yang lama karena pengalaman tidak identik dengan mental dan pengetahuan yang dibutuhkan agar seseorang dapat memimpin dengan baik.

Suatu kebijakan pengawasan bisa memaksa aparat negara mengubah suatu perilaku tidak baiknya atau kebiasaan tidak baiknya dengan segera, tetapi tidak ada satu kebijakan yang dapat mengubah mental dan tingkat kecakapan atau kecerdasan atau kepemimpinan aparat negara yang ada dengan segera juga.  Oleh karena diperlukan kebijakan terobosan agar dapat terpilih mereka yang memiliki mental dan kecakapan memimpin dengan pengalaman yang cukup untuk memimpin reformasi birokrasi tanpa harus dengan syarat masa kerja yang sama yang seolah-olah tidak mengakui kenyataann bahwa manusia dimiliki anugrah kecerdasan yang berbeda-beda.

Kepemimpinan implementasi reformasi birokrasi ditangan mereka yang bermental baik dan cakap melakukannya dengan sistem pengawasan yang baik merupakan prasyarat sangat menentukan (conditio sine qua non) proses reformasi birokrasi berjalan sebagaimana yang diharapkan, termasuk terwujudnya integritas aparat negara yang tinggi.