Pers, Populerisme, Industri Pers

Bagaimanapun tingkah laku pers tentu tidak dapat dilepaskan dari paradigma yang dimiliki masing-masing insan pers. Kenapa masing-masing? Karena pers itu tidak tunggal, plural, bukan saja dalam paradigma tetapi juga dalam ideologi dan kepentingan politiknya. Jadi pers an sich bersifat politik, insan pers secara orang per orang bersifat monolitik.
Di negara demokratis, yang menerima pluralisme warganya,tentu saja perbedaan tidak boleh dihilangkan. Jadi komentar Sirikit Syah wartawan tak harus selalu pro rakyat pada dirinya sendiri sah, tetapi hal itu tidak dapat dipaksakan kepada insan-insan pers yang lain. Sesungguhnya Sirikit Syah menyatakan hal yang saya pribadi inginkan, tapi dengan redaksi yang sedikiti berbeda. Insan pers jangan sekedar mencari popularitas dengan menciptakan kesan pro rakyat, dengan mengeksploitisir isu keadilan yang sifatnya sempit dan berjangka pendek dan menciptkan ketidakadilan pihak lainnya dan sama sekali tidak menyelesaikan akar masalahnya.

Perilaku Pers yang populistis seperti ini tidak terlepas dari perilaku lingkungan pers yang telah menjadi industri yang dibebani kepentingan para kapitalis. Usaha pers menjadi usaha bisnis pada umumnya, norma-norma pers dan paradigma pencerahan dan pencerdasan pers digantikan dengan norma-norma bisnis. Berita menjadi semata-mata unit yang dijual. Dan untuk dapat dijual maka dicari berita yang mudah memancing sentimen masyarakat kita yang rata-rata pendidikannya masih kurang.

Pers saat sekarang secara umum arus sentimen masyarakat sedang skeptis bahkan sinis kepada pemerintah bahkan negara. Mungkin hanya dengan mengikuti arus sentimen tersebut insan pers dapat merebut hati masyarakat. Jadi praktis pers yang demikian memilih peran sebagai oposisi pemerintah, jadi sepertinya at all cost insan pers tidak berani berbeda dengan posisi kelompok masyarakat tertentu yang berpretensi mewakili masyarakat padahal belum tentu dalam semua perspektif masyarakat tersebut berada dalam posisi yang benar. Jadi terlalu banyak pers yang takut tidak populer walaupun sebetulnya pemberitaannya bijaksana, visioner dan progresif.
Terasa sekali politik pemberitaan pers sekarang dibuat oleh insan-insan pers yang memiliki keterbatasan serius mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang terkait dengan pokok berita yang diliputnya. Misalnya masalah penggusuran di Jakarta. Pers nasional jarang sekali menyinggung, atau menanyakan kepada nara sumber tentang fenomena “hunian bebas/informal” dan penggusuran dari perspektif teori atau konsep pembangunan tertentu. Pers sedikit yang berani menyinggung akar persoalannya, tetapi lebih suka mengekspos sensasi penggusurannya dengan secara tidak proposional menempatkan pemerintah pada posisi antagonis.

Pers yang kaya wawasan dan memahami konsep-konsep dan teori-teori akademis yang menyangkut objek pemberitaan akan secara langsung atau tidak langsung memberikan pilihan-pilihan berikut kelebihan dan kekurangannya kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki sikap proposional dan bijaksana tentang suatu masalah dalam masyarakat.

Saya pribadi tidak setuju pers bebas nilai, hanya mewartakan tanpa opini, karena bagaimanapun insan pers tidak terbebas dari pemilihan perspektif. Pers bebas dalam artian non partisan, termasuk tidak partisan terhadap masyarakat-masyarakat tertentu, termasuk para pemilik modal, tetapi bebas untuk memiliki komitmen kepada kebenaran,keadilan, dan kemajuan.