Mesir, Korban Politik Luar Negeri AS

Apa yang terjadi di Mesir bagi saya tidak sulit utk dijelaskan. Akar persoalannya masih seperti yang dulu: Pemerintah Ameriksa Serikat (AS) masih memiliki kesalahpahaman terhadap Islam, meski kecenderungan yang berbeda terdapat pada masyakaratnya. Tentu saja kita tahu Mesir bukan satu-satunya yng diintervensi oleh AS, karena hal yang sama telah terjadi di Libia, Tunisia, dan Suriah.  Intervensi AS ke negara-negara tersebut didasarkan AS alergi terhadap pemerintahan berbau Islam.

AS sebagai negara adidaya yang mengklaim sbg negara kampiun demokrasi dan paling baik penghormatan kepada HAM di level global merasa punya alasan moral utk memaksa negara-negara  lain menerapkan demokrasi di negara-negaranya masing-masing.  Namun dengan cara-cara yang tidak demokratis AS memaksakan negara-negara lainnya tsb untuk menerapkan demokrasi ala AS, bukan demokrasi yang sesuai kebutuhan negaranya masing-masing. Bagi AS, sepertinya, hanya ada satu konsep (konsep tunggal) demokrasi di dunia ini,  yaitu demokrasi yang telah menjadikan AS negara adidaya, Padahal setiap negara memiliki sejarah pembentukan bangsanya yang berbeda yang mempengaruhi kesiapan negara itu menerima suatu konsep demokrasi tertentu. AS spt suatu rezim yang menganggap dialah satu-satunya negara yang dapat merumuskan sistem politik di semua negara di dunia.

Sungguh ironis, setelah misinya mendemokrasikan negara berhasil dengan menumbangkan rezim otoriter, AS tidak malu-malu untuk menjilat ludah sendiri dengan merongrong pemerintahan yang dipilih secara demokratis (kasus Mesir) dengan memberi dukungan diam-diam utk oposisi terhadap pemerintahan yang sah hasil demokrasi yang turut diperjuangakan oleh AS.

Seperti halnya Militer di negara berkembang lainnya, yang saat masa perang dingin, rezimnya yang otoriter cenderung dekat dengan AS, maka Militer Mesir pun punya kedekatan dengan AS. Hal ini ditandai dengan besarnya bantuan Militer AS ke Mesir setiap tahunnya  (Untuk diketahui, AS sejak tahun 1987 rutin memberikan bantuan keuangan bagi Mesir senilai US$1,3 miliar atau Rp13,8 triliun). Militer Mesir maklum benar bahwa oposisi menentang pemerintahan Moersi itu didalangi AS, oleh karenanya Militer Mesir tidak ragu-ragu melakukan langkah anti demokrasi, yakni melakukan kudeta Militer. Dan terbukti dugaan itu benar. Karena AS bukannya mengutuk kudeta anti demokrasi tsb tersebut malah meminta seluruh warga negara Mesir melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan bentukan kudeta Milter itu. Hal  ini tercermin dari pernyataan Menhan AS Chuck Hagel saat berkunjung ke Indonesia: “Pemerintahan sementara harus segera kembali ke jalan rekonsiliasi untuk menghentikan tindak kekerasan, lalu menempatkan Mesir kembali ke jalan ekonomi dan mereformasi sistem demokrasi mereka,”  Hegel juga menolak rencana pemotongan bantuan militer AS ke Militer Mesir, meski dengan basa basi dia katakan “Kami berusaha membantu di mana kami mampu dengan batasan tertentu. Kami menyadari tidak dapat ikut campur terlalu dalam terhadap proses yang saat ini tengah berlangsung,” Padahal AS telah ikut campur terlalu dalam dengan mendalangi demonstrasi anti pemerintah Moersi yang dimanfaatkan oleh Militer Mesir secara oportunitis itu.

Adanya kesadaran dari Militer Mesir  bahwa jangan sampai terlalu terang keberaniannya mengkudeta pemerintahan demokratis yang sah itu semata-mata karena orang tahu bahwa demontrasi penentang Moersi itu didalangi AS, dan selain itu adanya perkembangan yang tak terduga bahwa pendukung Moersi berani melawan dengan sengit kekuasaan militer dan pihak penentang Moersi, telah membuat Militer Mesir melakukan manuver politik lucu, yaitu dengan membebaskan Husni Mubarak yang juga dijungkalkan AS. Kenapa? Diharapkan dengan dibebaskannya Husni Mubarak membuat pendukung Husni Mubarak yang jumlah masih banyak itu akan mendukung kudeta Militer itu atau paling tidak menarik dukungan pendukung Moersi yang selama ini juga merupakan pendukung fanatik Mubarak. Dengan demikian Militer Mesir telah membuat peta politik menjadi kian kompleks lagi. Pastinya sikap Militer Mesir membebaskan Husni Mubarak sudah dikonsultasikan dengan AS. Dengan sikap pragmatis AS yang ingin pemerintahan bentukan kudeta Militer segera stabil, maka AS tidak malu-malu lagi mendukung dibebaskannya orang yang mereka jungkalkan itu, karena bukankah sampai sekarang peran AS dibalik kekisruhan Mesir masih belum kelihatan secara jelas?? Tapi bagi orang yang mengerti tingkah laku AS yang selalu mengejar kepentingan ekonomi warga negaranya, baca korporat besarnya, maka keterlibatan AS ke Mesir mudah terbaca dengan jelas.

Mesir, PKS, Dan AS

Saya berteori bahwa apa yang dialami PKS di negeri ini bisa juga ditrarik benang merahnya dengan kejadian di Mesir itu. Artinya AS kuatir dengan perkembangan Indonesia bila PKS menjadi partai yang besar, terutama karena sebelum kasus Lutfi Hasan mencuat PKS adalah partai yang terbebas stigma partai Koruptor. Kita tahu semua stigma Koruptor sekarang ini secara politik sama dengan stigma KOMUNIS. Akibat politik dari stigma keduanya sama, adalah pengucilan secara politik oleh publik. Koruptor dan Komunis sama-sama dianggap public enemy oleh publik di Indonesia. Mengapa PKS dijegal untuk menjadi besar, ya oleh karena PKS membawa gagasan Islam yang kental. Andai PKS dibiarkan bebas lalu membesar bahkan bisa mencapai 3 besar parpol di Indonesia, maka bisa diperkirakan bahwa politik dalam dan luar negeri Indonesia akan dianggap makin merepotkan AS. Jika Malaysia yang relatif kecil saja bandel sudah merepotkan AS bagaimana jika  Indonesia yang bandel di hadapan pemerintrah AS?  Sekarang PKS sdh terlilit stigma Partai Koruptor juga, AS sdh lega, akan suylit bagi PKS menjadi tiga besar parpol di Indonesia karena stigma politik itu.

Pemerintah AS dan Rakyat AS

Yang kita bahas disini sesungguhnya bukan AS secara keseluruhan namun hanya pemeritahan AS. Oleh karena saya meyakini adanya moralitas yang berbeda antara pemeriontah AS dan rakyat AS. Pemerintah AS masih sangat ditentukan oleh lobi-lobi kuat di Washington yang paling terkenal adalah lobi Yahudi, industriuawan persenjataa dan perminyakan. Lobi-lobi ini turut membentuk sangat kuat moralitas pemerintahan AS. Selain itu pemerintah AS mengklaim sebagai adikuasa dan polisi dunia, namun visinya bukan untuk menjadi penguasa yang ingin menyejahterakan seluruh umat manusia namun hanya untuk menyehjahterakan bangsanya sendiri bahkan lebih sempit lagi memperjuangkan kepentingan kaum kapitalis besar dan industriawannya serta kaum yahudi.

Banyak orang AS yang terkecoh dengan politik luar negeri pemerintahannya. Mereka masih percaya bahwa pemerintahannya sekarang memang bertindak sebagai penyelamat dunia (seperti tokoh komik Flash Gordon: save our universe). Sehingga seolah-olah apa yang dilakukan pemerintahnya masih sama dengan cita-cita ideal publik di AS, meskipun ada sebagian kecil rakyat AS yang sudah mengerti bahwa idealisme mereka berbeda dengan idealisme pemerintahan AS.

Seperti negara manapun, kecuali Rusia, akan tidak sanggup menghadapi pemerintahan AS. Bila ingin melunakkan sikap pemerintah AS yang kadang brutal itu maka tidak akan sanggup bila dengan konfontrasi langsung dengan pemerintahan AS tetapi harus dengan jenius harus membangun dukungan dari masyarakat AS yang sadar bahwa idealisme pemerintahan AS berbeda dengan idealisme mereka. Artinya hanya rakyat AS lah yang mampu menghadapi pemerintahan AS itu.  Hanya rakyat AS yang bisa menekan kongres AS. dan hanya kongres AS yang bisa menekan pemerintahan AS.

Kontekstualisasi Demokrasi Politik Agar Menjadi alat Kesejahteraan Sosial

Sesungguhnya sudah disadari betul bahwa rakyat pada umumnya menginginkan reformasi nasional yang telah bergulir lebih dari satu dekade ini meningkatkan kesejahteraannya, dalam arti standar hidupnya meningkat, paling tidak diukur dengan pekerjaan terendah yang dilakukan rakyat berpenghasilan terendah pada umumnya sama dengan yang dilakukan rakyat berpenghasilan di negara tetangga seperti Malaysia yang ditegaskan pula dengan pengakuan kemiskinan yang tidak diukur berdasarkan penghasilan kurang dari atau sama dengan 1 USD per hari, atau 2 USD per hari, melainkan 4 atau 5 USD per hari. Pengakuan miskin ini diantaranya akan berdampak pada penentuan fakir miskin sebagai mustahik. Apabila mereka memiliki penghasilan 2 USD per hari atau sekitar Rp. 18.000 per hari tidak dikatakan miskin  mereka tidak berhak mendapatkan zakat.

Namun setelah lebih dari satu dekade reformasi nasional digulirkan rakyat baru dapat menyaksikan dan merasakan kemegahan dan kemewahan suatu demokrasi politik di negeri ini yang sangat diapresiasi oleh negara maju penganut demokrasi politik liberal. Demokrasi politik berhenti pada demokrasi politik itu sendiri. Padahal keagungan sebuah demokrasi politik itu terutama dan utamanya tidak terletak pada diakuinya sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, adanya pemilihan langsung presiden, pemilihan langsung kepala daerah, penguatan parlemen, kebebasan pers, kebebasan berbicara para pakar dan pengamat, pemilihan rektor sendiri, dan kegiatan beraktifitas aktivisa lembaga swadaya masyarakat, melainkan pada keberhasilannya demokrasi politik menjadi alat menyejahterakan rakyat. Demokrasi politik itu agung bila efektif menyejahterakan rakyat.

Karena untuk menghitung secara umum jumlah orang miskin di Indonesia berbeda-beda, angka statistikpun berbeda-beda, maka untuk melihat ada tidak kemajuan atas kesejahteraan sosial secara umum lebih baik dilihat dari pekerjaan terendah pada umumnya dibanding pekerjaan terendah pada negara tetangga terdekat. Indonesia masih perlu mengekspor tenaga kerja kasar dan berkeahlian rendah ke negara tetangga dan negara-negara lainnya.

Indonesia memiliki potensi besar menjadi seperti India. Sejak merdeka pada 15 Agustus 1957, India sudah menganut demokrasi politik liberal dan setelah menerapkan demokrasi liberal selama 53 tahun demokrasinya belum menghasilan kesejahteraan bagi rakyatnya pada umumnya. Rusia saat menerapkan demokrasi leiberal di era Boris Yeltsin terpuruk, mengalami kebangkitan di era kepemimpinan Vladimir Puttin yang melakukan kontekstualisasi demokrasi politiknya sesuai dengan  kebutuhan rakyatnya. Cina, Malaysia, dan Singapura juga dapat dikatakan negara-negara yang tidak membenci demokrasi karena di bagian-bagian pengambilan keputusan strategis tetap saja diberlakukan asas demokrasi, tetapi secara arif melakukan kontekstualisasi demokrasi politiknya sesuai kebutuhan rakyatnya.

Kiranya pengalaman India, Rusia, Cina, Malaysia, dan Singapura dalam menerapkan politik demokrasi politik nasionalnya dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia. Pertanyaannya: apakah politik demokrasi politik di Indonesia sesuai dengan konteks kebutuhan rakyat di Indonesia, yakni kebutuhan akan meningkatnya kesejahteraan sosialnya?

Pemerintah harus berada di depan yang berani membuka diri terhadap adanya evaluasi kritis atas politik demokrasi politik di Indonesia. Apabila biaya dari demokrasi politik ternyata jauh lebih tinggi dibanding manfaatnya atau pengaruhnya kepada kesejahteraan sosial maka pemerintah harus berani mengambil inisiatif menggalang pengertian elemen-elemen bangsa lainnya untuk melakukan koreksi atas politik demokrasi politik di Indonesia demi mempercepat meningkatnya kesejahteraan sosial. Misalnya dengan mengoreksi kebijakan pemilihan kepala daerah yang tidak malah menjadi cost center yang justru mengurangi peluang untuk membiayai kesejahteraan sosial di daerah-daerah dan dengan menyederhanakan kehidupan politik nasional dalam hal ini rasionalisasi partai politik peserta pemilu yang perlu dilakukan semata-mata untuk mempercepat proses menyejahterakan rakyat.

Demokrasi politik yang terlalu liberal pada saat kesejahteraan sosial dan tingkat pendidikan relatif tidak merata akan menghasilkan kehidupan politik yang tidak sehat. Kehidupan politik yang tidak sehat itu berupa maraknya suap politik (korupsi politik) dan eksploitasi kemandulan daya kritis masyarakat. Kehidupan politik yang tidak sehat akan menguntungkan sekelompok elit politik dan ekonomi saja dan cenderung tidak memedulikan rendahnya tingkat kesejahteraan sosial rakyat dan tingkat pendidikan demi melanggengkan kekuasaannya.

Apabila kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat sudah relatif merata lazimnya antara demokrasi politik dan kesejahteraan sosial tidak saling meniadakan malah sebaliknya saling menguatkan.

Maaf, Demokrasi hanya Bisa menjaga Tidak Bisa Memperbaiki

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

http://hadibuana.files.wordpress.com/2011/02/images.jpeg?w=150&h=112Menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat saat ini dalam alam demokrasi liberal hanya materi wacana di media, kampanye, dan propraganda parpol, pengamat, dan LSM bukan aksi nyata mereka.Bangsa kita saat ini, khususnya rakyat kebanyakan, belum membutuhkan demokrasi liberal spt sekarang, tetapi pemimpin keras berkharakter kuat tetapi amanah… dan hrs bersedia hidup sederhana (ingat sederhana, bukan melarat)

Rakyat Indonesia saya yakin tidak peduli apabila saat ini pemimpin bangsanya keras yg penting korupsinya minimalis apalagi tidak korupsi, tidak seperti soeharto keras dan tapi rezim melakukan korupsi secara maksimalis: tangan besinya mungkin tidak membawa petaka hebat pada bangsa ini andai saja korupsinya tidak begitu merusak tatanan kehidupan berbangsa bernegara kita.

Kasus Korea Selatan dengan (Jend) Park Chung Hee, Singapura dgn Lee Kwan Yew, dan Malaysia dengan (dr) Mahatir Muhammad adalah contoh yg baik bagaimana seorang pemimpin berwatak keras namun korupsinya minimalis.

Dalam hemat saya korupsi itu ibarat inflasi dalam perekonomian, a necessary evil. Jika suatu ekonomi tidak inflansi ekonomi itu sulit bertumbuh, tetapi sebaliknya jika hiper inflasi ekonomi malah hancur. Jadi korupsi mau tidak mau dalam masa perubahan (transisi) ditolelir tetapi dalam batas minimal, jangan hiper korupsi.

Dengan kepemimpinan Park Chung Hee, Lee Kwan Yew, dan Mahatir Muhammad yang keras namun relatif bersih, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura maju ekonominya, rakyat kebanyakannya secara umum jauh lebih sejahtera daripada Indonesia tanpa latah dan terburu-buru menerapkan demokrasi liberal seperti Indonesia. Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa itu dihasilkan bukan karena demokrasi tetapi justru karena pemimpinnya keras bahkan otoriter, tetapi anugrah yg diterima rakyat bagi negara-negara tersebut, yang tidak kita miliki, pemimpin tangan besinya namun relatif bersih, sehingga pertumbuhan ekonomi yang ada relatif dinikmati secara merata oleh banyak orang.

http://hadibuana.files.wordpress.com/2011/02/100-juta-miskin.jpg?w=150&h=98Saat sekarang rakyat kita kenyataannya masih lebih butuh kesejahteraan dalam hidupnya bukan demokrasi politik. Setelah pendidikan dan ekonomi rakyat membaik baru rakyat siap menjadi aktor demokrasi yg baik. Sekarang rakyat tidak siap menjadi aktor demokrasi yg benar-benar karena masih bodoh dan miskin padahal syarat (qonditio sine qua non) agar demokrasi bisa benar-benardijalankan itu rakyatnya harus relatif sejahtera dan berpendidikan.

Demokrasi tidak dapat membuat rakyat miskin dan bodoh menjadi sejahtera dan pintar. Demokrasi hanya mampu menjaga apa yang sudah ada. Kalau demokrasi yang liberal datang pada saat rakyat kebanyakan bodoh (kurang pendidikan)dan miskin seperti Indonesia sekarang ini, maka demokrasi itu akan menjaga rakyat dalam keadaan (tetap) bodoh dan miskin, begitu pula adanya bila demokrasi liberal datang pada saat rakyat secara ekonomi baik, pendidikannya baik, demokrasi liberal akan menjaga keadaan itu.

Sebaliknya kekuasaan tangan besi yang minimalis korupsinya mempunyai kemampuan membuat rakyat yg miskin dan bodoh menjadi rakyat yg sejahtera dan pandai, memang bisa juga sebaliknya, namun biasanya bangsa yang rakyatnya sudah sejahtera dan pandai tidak membiarkan kekuasaan tangan besi menjadi berkembang sangat korup, sepertipengalaman kita, malahan biasanya bangsa seperti ini mudah menjadi bangsa yang maju secara ekonomi, pintar, tetapi juga demokratis meskipun melalui turbulensi politik seperti di Korea Selatan atau mungkin segera terjadi di Malaysia. Atau pemimpin yg otoriter yang relatif bersih dan sudah menyejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya tentu punya niat baik pada bangsanya dan tidak akan membiarkan kekuasaan berada di tangan pemimpin yang kotor seperti di Singapura dari Lee Kuan Yew ke Goh Chok Tong.

Sangat jauh lebih JELEK pemimpin yang KORUP daripada yg otoriter atau bertangan besi. Pemimpin yang korup rakyat jelata atau rakyat kebanyakan akan samasekali tidak punya kesempatan memiliki taraf hidup atau kesejahteraan yang baik, tetapi berdasarkan pengalaman sejarah manusia di beberapa negara pemimpin yg otoriter atau keras masih memungkinkan rakyatnya sejahtera karena Pemimpin yang keras/otoriter bagaimanapun masih bisa BERSIH, tetapi pemimpin yang korup dengan sendirinya Tidak Bersih.

Bila memang dibutuhkan kita perlu Pemimpin yg keras tetapi bersih, dia yang bersih dalam memimpin adalah dia yang berani hidup sederhana. Dia yang bersih dan sederhana dalam memimpin dia yang amanah.

Bagaimana bila pemimpin itu bersih dan tidak korup? Tentu ini yang ideal (Ratu Adil).  Sulitnya di Indonesia, karena mereka yang bersih itu adalah mereka yang memilih hidup sederhana, menjadi tidak punya uang untuk mempromosikan dirinya dan menggalang kekuatan untuk dirinya jadi tenggelam. Rakyat Indonesia sekarang ini kebanyakan sudah sangat materialistis tidak percaya pada idealisme, jadi tidak bisa diharapkan militansinya mendukung tokoh-tokoh bersih seperti ini. Mungkin nanti setelah taraf hidup rakyatnya tinggi dan rakyat mulai bosan dgn gaya hidup yg materialistis atau gaya hidup materialistis mengalami kejenuhan rakyat akan mencari makna hidup lebih tinggi dan dia berusaha hidup dengan moralitas dan etika yang tinggi maka disitulah bakal muncul pemimpin yang diharapkan. Jadi tidak bisa sekarang… ada tahapannya..

Rumusan Realistis-Efektif untuk menaikan taraf hidup Bangsa Indonesia adalah:

Tangan Besi + Korupsi Minimalis = Rakyat Indonesia Pintar dan Sejahtera
bukan
Demokrasi liberal + (Rakyat Miskin + bodoh) = Rakyat Miskin + bodoh + Plutokrasi + Korupsi

Normal
0
false

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Cari dan Terapkanlah Demokrasi Kontekstual Indonesia

Kerja empiris selama dua dekade justru memperlihatkan secara sangat jelas bahwa keberhasilan ekonomi pasar dipermudah sangat jelas oleh lingkungan ekonomi yang mendukung, bukan oleh iklim politik yang keras … Hubungan terdekat antara masalah demokrasi dengan masalah kemiskinan, keamanan, dan krisis terletak pada kenyataan bahwa pencabutan kebebasan politik dasar dan hak-hak sipilitu dengan sendirinya merupakan suatu pemiskinan. (Amartya Sen, Demokrasi Tidak Bisa Memberantas Kemiskinan, Mizan, 2000, hal 66)

Yang dikatakan sang peraih hadiah nobel bidang ekonomi itu mengandung kebenaran, meski kebenarannya tidak terbebas dari ruang dan waktu di mana pernyataan itu ditujukan, dengan perkataan lain kebenaran dari pernyatan itu tidak absolut berlaku di manapun dan kapanpun.

Pernyataan Sen itu tidak bisa dijadikan pencerahan atau resep instan untuk negara semacam Indonesia saat sekarang. Pernyataan itu terikat pada asumsi: negaranya tidak memiliki tingkat pemiskinan politik dan ekonomi terhadap masyarakat tingkat bawahnya separah Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Kita sepatutnya kritis memahami pernyataan-pernyataan berbau tesis semacam ini kalau tidak mau bangsa kita terpuruk terlalu jauh dan menemui kehancurannya.

Bangsa Yang Masih Sakit

Bisa kita bayangkan orang yang telah lama dan masih menderita sakit parah diminta melakukan kegiatan olahraga? Padahal olahraga an sich baik untuk kesehatan. Armatya Sen tidak memberikan solusi bagi orang yang lama sakit parah. Tapi solusi yang ditawarkan dia agar orang berolah raga hanya untuk mereka yang sehat atau paling tidak hanya terkena flu ringan saja.

Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat kebanyakan, tanpa banyak yang menyadari belum pulih dari penderitaan disakiti, dimiskinkan secara politik dan ekonomi selama berpuluh-puluh tahun. Masyarakat berpuluh-puluh tahun dibatasi hak politiknya. Kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat selalu dikaitkan dengan kegiatan politiknya, bila kegiatan politiknya mendukung penguasa, maka ekonominya sejahtera dan begitu sebaliknya. Apakah berpuluh-puluh tahun masyarakat atau rakyat Indonesia hidup normal? Apakah berpuluh-puluh tahun kehidupan berbangsa dan bernegara kita sehat? Normal atau sehat itu berarti paling tidak ada kehidupan berbangsa dan bernegara yang relatif demokratis dan korupsinya tidak parah. Jika jawabannya ya, maka resep Armatya Sen itu akan mujarab digunakan di Indonesia. Demokrasi akan menghasilkan kesejahteraan pada rakyat Indonesia. Namun nyatanya demokrasi setelah sekian lama kita miliki belum juga menghasilkan kemajuan pada kesejahteraan rakyat. Ini tentu merupakan indikasi adanya sesuatu yang salah dengan penerapan demokrasi atau konsep demokrasi yang diterapkan.

Jika jawabannya tidak, karena berpuluh-puluh tahun bangsa ini hidup tidak normal atau tidak sehat, karena tidak ada kehidupan yang demokratis dan korupsinya parah, maka resep demokrasinya Armatya Sen tidak bisa serta merta atau begitu saja diterapkan di Indonesia.

Korupsi sudah membuat rakyat pada umumnya miskin. Kehidupan politik yang tidak  demokratis sudah membuat rakyat pada umumnya bodoh.


Dalam kondisi rakyat miskin dan bodoh adalah whisful thingking mengharapkan rakyat menjadi “subyek politik” yang sebenar-benarnya. Partisipasi rakyat dalam sejumlah pemilu atau pilkada bukanlah bukti rakyat jadi subyek politik yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya rakyat jelata tetap jadi objek politik, pertama sebagai korban kebohongan politisi karena masih dalam keadaan bodoh (baca: pada umumnya tingkat pendidikannya masih rendah) dan kedua sebagai penjual suara karena masih miskin.

Demokrasi (Liberal) Untuk Siapa?

Demokrasi (sangat) liberal yang terjadi di kita sekarang ini tidak menyentuh kepentingan rakyat. Demokrasi liberal sekarang ini baru atau hanya menguntungkan beberapa golongan saja, yakni politisi, para pengamat/insan kampus, pers, aktivis (termasuk aktivis LSM), dan tentu saja para pemilik modal (Kapitalis). Mereka memang memerlukan kebebasan untuk ruang geraknya, kebebasan untuk keberadaannya, untuk mencari nafkahnya. Mereka menyukai demokrasi liberal karena demokrasi liberal telah mengamankan pekerjaannya. Banyak politisi, para pengamat/insan kampus, pers, aktivis setelah reformasi ini makin mapan dan nyaman hidupnya.

Banyak aktivis yang menjadi kelas menengah baru. Ada aktivis yang sebelumnya demonstran berkat demokrasi liberal dalam waktu singkat jadi pejabat negara atau komisaris BUMN.

Tentu saja sah mereka jadi apapun berkat adanya demokrasi liberal itu. Yang menjadi soal: demokrasi liberal yang telah membuat mereka nyaman di lain pihak telah membuat masyarakat atau rakyat kecil tetap miskin, bodoh, dan tidak bisa menyekolahkan anaknya.

Miskin, bodoh, dan dan masih sulitnya akses terhadap pendidikan untuk anak-anak di Indonesia adalah persoalan bangsa. Namun para politisi, para pengamat/kampus, pers, aktivis secara dangkal mengatakan persoalan itu hanya dapat diselesaikan dengan demokrasi, demokrasi, demokrasi. Mereka tidak kritis, bahkan cenderung fanatik dengan pendapat bahwa demokrasi adalah obat mujarabnya. Padahal demokrasi liberal diterapkan pada kondisi bangsa yang masih sakit (baca: bodoh, miskin, sulit sekolah, sulit pekerjaan) sama halnya dengan orang yang sedang menederita sakit parah diminta untuk berolahraga.

Pemimpin

Prof Dr. Syafii Maarif  mengingatkan persoalan bangsa yang utama itu adalah pemimpin, pemimpin, dan pemimpin (Kompas, 17 Nopember 2007) . Pemimpin seperti apa? Pemimpin yang demokratis atau pemimpin yang kuat? Dalam keadaan tertentu keduanya sulit didamaikan. Harus dipilih salah satunya. SBY adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis dalam demokrasi yang liberal ini. Dengan sistem politik yang ada dia malah dianggap sulit berbuat. Jangan dikira ada pemimpin yang mampu bersikap tegas dalam sistem demokrasi liberal seperti ini. Hanya dengan merasionalisasi atau mengontekstualisasi penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita baru dapat diharapkan adanya seorang pemimpin nasional yang dapat bersikap tegas.

Tokoh politik senior Abdul Majid mengatakan demokrasi bukan sekedar memilih pemimpin, tapi demokrasi yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Namun kenyataannya demokrasi liberal sekarang ini hanya punya kapasitas memilih pemimpin “demokratis” dan menyejahterakan politisi, para pengamat/insan kampus,pers, aktivis (termasuk aktivis LSM) dan tentu saja para pemilik modal (Kompas 17 Nopember 2007).

Saya tentunya tidak anti demokrasi, sebagaimana halnya saya tidak anti olahraga. Keduanya bermanfaat, yang satu bermanfaat untuk menyehatkan bangsa dan lainnya untuk menyehatkan badan kita. Namun bila waktunya tidak tepat malah bahaya. Orang yang sedang menderita gangguan kesehatan, sebelum disuruh berolahraga, tentu saja diobati dulu sehingga kesehatannya pulih kembali, setelah benar-benar pulih, baru kemudian dapat berolahraga. Jadi para politisi, para pengamat/insan kampus, pers, aktivis (termasuk aktivis LSM) harusnya secara konstruktif membantu terlebih dahulu pemerintah yang sah menyembuhkan bangsa ini (baca: rakyat kecil, rakyat kebanyakan) dari kebodohan, kemiskinan  dan pengangguran serta membebaskannya dari  korupsi yang dilakukan para elite. Oleh karena itu politisi, para pengamat/insan kampus, pers, aktivis (termasuk aktivis LSM) harus memiliki platform bagaimana mencerdaskan bangsa melalui pendidikan nasional, memajukan ekonomi rakyat banyak atau pembangunan pedesaan, UKM dan Koperasi, pemberantasan korupsi dan kesejahteraan manusiawi bagi pegawai negeri, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jangan semata-mata mengikuti libido politiknya untuk berkuasa dan menjadi kaya raya.

Penutup

Demokrasi itu hanya memiliki kapasitas untuk mencegah atau menjaga bangsa dari kemiskinan dan pembodohan yang berkuasa. Demokrasi (liberal) tidak dapat mengentaskan kemiskinan dan memberantaskan kebodohan rakyat dalam jangka waktu yang tidak membosankan rakyat. Untuk mengentaskan kemiskinan dan memberantas kebodohan rakyat para elite politik mencakup elit politisi, para pengamat/insan kampus, pers, aktivis (termasuk aktivis LSM) disyaratkan untuk kompak atau solid serta fokus pada pelaksanaan platform tersebut di atas. Nyatanya demokrasi liberal malah membuat para elit itu cenderung mau menang sendiri alias tidak kompak atau punya agenda sendiri-sendiri. Dan kondisi ini akan perlahan-lahan menghasilkan kebosanan pada rakyat.

Seorang demokrat sejati mengetahui secara percis kapan bangsanya dapat berdemokrasi, yakni ketika bangsanya mayoritas sudah menjadi subyek demokrasi, yakni setelah mayoritas bangsanya tidak dalam kebodohan dan kemiskinan, pengangguran dan korupsi. Demokrat sejati tidak hanya berpikir tentang bagaimana pimpinan harus dipilih, tetapi harus terus berpikir sampai dengan bagaimana elit bangsa dapat kompak melaksanakan politik negara untuk menyejahterakan rakyat.

Mari kita wujudkan pra kondisi untuk mewujudkan demokrasi yakni berantas kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan tingkatkan lapangan kerja. Semuanya dihimbau untuk sadar bahwa untuk mendemokrasikan bangsa ini harus dilakukan dengan proses yang kontekstual. Demokratisasi di negeri ini harus dimulai dengan penyembuhan bangsa seperti yang dijelaskan di atas. Demokrasinya mau tidak mau harus demokrasi kontekstual, suatu konsep demokrasi kontekstual yang berfungsi untuk menyembuhkan dulu, baru demokrasi liberal yang berfungsi untuk menjaga kehidupan yang berkeadilan sosial.