Memang Selalu Demikian, Hadi

Setiap perjuangan selalu menghasilkan sejumlah penghianat dan para penjilat
Jangan kau gusar Hadi.
Setiap perjuangan selalu menghadapkan kita pada kaum yang bimbang menghadapi gelombang
Jangan kau kecewa.
Hadi.
Setiap perjuangan yang akan menang.
Selalu mendatangkan pahlawan jadi-jadian dan para jagoan kesiangan
Memang selalu demikian, Hadi.

(Diambil dari buku dua kumpulan puisi Taufik Ismail, “Tirani dan Benteng”,1966, hal. 143)

Mesir, Korban Politik Luar Negeri AS

Apa yang terjadi di Mesir bagi saya tidak sulit utk dijelaskan. Akar persoalannya masih seperti yang dulu: Pemerintah Ameriksa Serikat (AS) masih memiliki kesalahpahaman terhadap Islam, meski kecenderungan yang berbeda terdapat pada masyakaratnya. Tentu saja kita tahu Mesir bukan satu-satunya yng diintervensi oleh AS, karena hal yang sama telah terjadi di Libia, Tunisia, dan Suriah.  Intervensi AS ke negara-negara tersebut didasarkan AS alergi terhadap pemerintahan berbau Islam.

AS sebagai negara adidaya yang mengklaim sbg negara kampiun demokrasi dan paling baik penghormatan kepada HAM di level global merasa punya alasan moral utk memaksa negara-negara  lain menerapkan demokrasi di negara-negaranya masing-masing.  Namun dengan cara-cara yang tidak demokratis AS memaksakan negara-negara lainnya tsb untuk menerapkan demokrasi ala AS, bukan demokrasi yang sesuai kebutuhan negaranya masing-masing. Bagi AS, sepertinya, hanya ada satu konsep (konsep tunggal) demokrasi di dunia ini,  yaitu demokrasi yang telah menjadikan AS negara adidaya, Padahal setiap negara memiliki sejarah pembentukan bangsanya yang berbeda yang mempengaruhi kesiapan negara itu menerima suatu konsep demokrasi tertentu. AS spt suatu rezim yang menganggap dialah satu-satunya negara yang dapat merumuskan sistem politik di semua negara di dunia.

Sungguh ironis, setelah misinya mendemokrasikan negara berhasil dengan menumbangkan rezim otoriter, AS tidak malu-malu untuk menjilat ludah sendiri dengan merongrong pemerintahan yang dipilih secara demokratis (kasus Mesir) dengan memberi dukungan diam-diam utk oposisi terhadap pemerintahan yang sah hasil demokrasi yang turut diperjuangakan oleh AS.

Seperti halnya Militer di negara berkembang lainnya, yang saat masa perang dingin, rezimnya yang otoriter cenderung dekat dengan AS, maka Militer Mesir pun punya kedekatan dengan AS. Hal ini ditandai dengan besarnya bantuan Militer AS ke Mesir setiap tahunnya  (Untuk diketahui, AS sejak tahun 1987 rutin memberikan bantuan keuangan bagi Mesir senilai US$1,3 miliar atau Rp13,8 triliun). Militer Mesir maklum benar bahwa oposisi menentang pemerintahan Moersi itu didalangi AS, oleh karenanya Militer Mesir tidak ragu-ragu melakukan langkah anti demokrasi, yakni melakukan kudeta Militer. Dan terbukti dugaan itu benar. Karena AS bukannya mengutuk kudeta anti demokrasi tsb tersebut malah meminta seluruh warga negara Mesir melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan bentukan kudeta Milter itu. Hal  ini tercermin dari pernyataan Menhan AS Chuck Hagel saat berkunjung ke Indonesia: “Pemerintahan sementara harus segera kembali ke jalan rekonsiliasi untuk menghentikan tindak kekerasan, lalu menempatkan Mesir kembali ke jalan ekonomi dan mereformasi sistem demokrasi mereka,”  Hegel juga menolak rencana pemotongan bantuan militer AS ke Militer Mesir, meski dengan basa basi dia katakan “Kami berusaha membantu di mana kami mampu dengan batasan tertentu. Kami menyadari tidak dapat ikut campur terlalu dalam terhadap proses yang saat ini tengah berlangsung,” Padahal AS telah ikut campur terlalu dalam dengan mendalangi demonstrasi anti pemerintah Moersi yang dimanfaatkan oleh Militer Mesir secara oportunitis itu.

Adanya kesadaran dari Militer Mesir  bahwa jangan sampai terlalu terang keberaniannya mengkudeta pemerintahan demokratis yang sah itu semata-mata karena orang tahu bahwa demontrasi penentang Moersi itu didalangi AS, dan selain itu adanya perkembangan yang tak terduga bahwa pendukung Moersi berani melawan dengan sengit kekuasaan militer dan pihak penentang Moersi, telah membuat Militer Mesir melakukan manuver politik lucu, yaitu dengan membebaskan Husni Mubarak yang juga dijungkalkan AS. Kenapa? Diharapkan dengan dibebaskannya Husni Mubarak membuat pendukung Husni Mubarak yang jumlah masih banyak itu akan mendukung kudeta Militer itu atau paling tidak menarik dukungan pendukung Moersi yang selama ini juga merupakan pendukung fanatik Mubarak. Dengan demikian Militer Mesir telah membuat peta politik menjadi kian kompleks lagi. Pastinya sikap Militer Mesir membebaskan Husni Mubarak sudah dikonsultasikan dengan AS. Dengan sikap pragmatis AS yang ingin pemerintahan bentukan kudeta Militer segera stabil, maka AS tidak malu-malu lagi mendukung dibebaskannya orang yang mereka jungkalkan itu, karena bukankah sampai sekarang peran AS dibalik kekisruhan Mesir masih belum kelihatan secara jelas?? Tapi bagi orang yang mengerti tingkah laku AS yang selalu mengejar kepentingan ekonomi warga negaranya, baca korporat besarnya, maka keterlibatan AS ke Mesir mudah terbaca dengan jelas.

Mesir, PKS, Dan AS

Saya berteori bahwa apa yang dialami PKS di negeri ini bisa juga ditrarik benang merahnya dengan kejadian di Mesir itu. Artinya AS kuatir dengan perkembangan Indonesia bila PKS menjadi partai yang besar, terutama karena sebelum kasus Lutfi Hasan mencuat PKS adalah partai yang terbebas stigma partai Koruptor. Kita tahu semua stigma Koruptor sekarang ini secara politik sama dengan stigma KOMUNIS. Akibat politik dari stigma keduanya sama, adalah pengucilan secara politik oleh publik. Koruptor dan Komunis sama-sama dianggap public enemy oleh publik di Indonesia. Mengapa PKS dijegal untuk menjadi besar, ya oleh karena PKS membawa gagasan Islam yang kental. Andai PKS dibiarkan bebas lalu membesar bahkan bisa mencapai 3 besar parpol di Indonesia, maka bisa diperkirakan bahwa politik dalam dan luar negeri Indonesia akan dianggap makin merepotkan AS. Jika Malaysia yang relatif kecil saja bandel sudah merepotkan AS bagaimana jika  Indonesia yang bandel di hadapan pemerintrah AS?  Sekarang PKS sdh terlilit stigma Partai Koruptor juga, AS sdh lega, akan suylit bagi PKS menjadi tiga besar parpol di Indonesia karena stigma politik itu.

Pemerintah AS dan Rakyat AS

Yang kita bahas disini sesungguhnya bukan AS secara keseluruhan namun hanya pemeritahan AS. Oleh karena saya meyakini adanya moralitas yang berbeda antara pemeriontah AS dan rakyat AS. Pemerintah AS masih sangat ditentukan oleh lobi-lobi kuat di Washington yang paling terkenal adalah lobi Yahudi, industriuawan persenjataa dan perminyakan. Lobi-lobi ini turut membentuk sangat kuat moralitas pemerintahan AS. Selain itu pemerintah AS mengklaim sebagai adikuasa dan polisi dunia, namun visinya bukan untuk menjadi penguasa yang ingin menyejahterakan seluruh umat manusia namun hanya untuk menyehjahterakan bangsanya sendiri bahkan lebih sempit lagi memperjuangkan kepentingan kaum kapitalis besar dan industriawannya serta kaum yahudi.

Banyak orang AS yang terkecoh dengan politik luar negeri pemerintahannya. Mereka masih percaya bahwa pemerintahannya sekarang memang bertindak sebagai penyelamat dunia (seperti tokoh komik Flash Gordon: save our universe). Sehingga seolah-olah apa yang dilakukan pemerintahnya masih sama dengan cita-cita ideal publik di AS, meskipun ada sebagian kecil rakyat AS yang sudah mengerti bahwa idealisme mereka berbeda dengan idealisme pemerintahan AS.

Seperti negara manapun, kecuali Rusia, akan tidak sanggup menghadapi pemerintahan AS. Bila ingin melunakkan sikap pemerintah AS yang kadang brutal itu maka tidak akan sanggup bila dengan konfontrasi langsung dengan pemerintahan AS tetapi harus dengan jenius harus membangun dukungan dari masyarakat AS yang sadar bahwa idealisme pemerintahan AS berbeda dengan idealisme mereka. Artinya hanya rakyat AS lah yang mampu menghadapi pemerintahan AS itu.  Hanya rakyat AS yang bisa menekan kongres AS. dan hanya kongres AS yang bisa menekan pemerintahan AS.

Tiga Kontradiksi Bank Indonesia

logo BIMari kita mulai tulisan ini dengan membaca pertimbangan filosfis disusunnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) sebagai berikut:

  1. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancahperekonomian internasional;
  2. bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah;
  3. bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati- hatian;
  4.  bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen

Konsideran menimbang pada UU BI tersebut diakhiri frasa yang merupakan harapan dari masyarakat terhadap BI, yakni bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen. Sebagaimana kita maklumi selama pemerintah Orde Baru (Orba) kedudukan BI terasa menjadi subordinasi pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan. Hal ini dikarenakan Gubernur BI berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan UU Pokok Bank Indonesia, adalah anggota Dewan Moneter.  Dan menurut Pasal 24 ayat (1) UU Penetapan UU Pokok Bank Indonesia, Jabatan Ketua Dewan Moneter dipangku oleh Menteri Keuangan, jika beliau tidak ada, maka Gubernur menggantikannya. Dengan kedudukan Gubernur BI sebagai anggota Dewan Moneter dan Menteri Keuangan sebagai Ketuanya maka sangat dimaklumi mudah terjadi campur tangan pemerintah kedalam fungsi BI sebagai pengambil kebijakan di bidang moneter, sehingga sering BI harus bekerja untuk kepentingan pemerintah semata bukan untuk kepentngan negara. Campur tangan ini jelas menyebabkan BI tidak dapay bekerja secara independen demi bangsa dan negara.  oleh karena itu Independensi BI menjadi isu penting dalam menyusun UU No. 23 Tahun 1999.

Untuk mewujudkan atau menjamin independensi BI ini dibuatlah aturan bahwa kekayaan/keuangan BI dikelola tersendiri dan terlepas dari APBN.  Persoalan pengelolaan kekayaan tersendri dan terlepas dari APBN ternyata mengandung masalah kelembagaan dari BI sebagai lembaga negara. Tulisan ini ingin mengritisi pilihan pembuatan UU dalam mengaktualisasikan keinginan untuk mewujudkan dan menjamin independensi BI di hadapan pemerintah ini. Dalam tulisan ini atas pilihan tersebut dikemukakan akibat dari pengartikulasian aktualisasi itu dalam formulasi undang-undangnya, yang meliputi tiga halL Pertama, BI  menjadi dipaksakan sama dengan BUMN padahal dia jelas-jelas lembaga negara, Kedua, BI harus keluar dari APBN padahal APBN itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ketiga, status pegawai BI yang menjadi tidak jelas dari perspektif undang-undang kepegawaian yang ada. Berikut uraian dari ketiga hal tersebut:.

PERTAMA: BI Disamakan Dengan BUMN?

Tahukah anda, satu-satunya lembaga negara di Republik Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai Wajib Pajak Badan adalah Bank Indonesia? Hal ini terkait dengan  adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf S UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat tentang UU Pajak Penghasilan  (UU PPh) yang berbunyi: Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,…, termasuk: Surplus Bank Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 mengatur: Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud surplus dalam UU BI sendiri adalah surplus yang dapat digunakan untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan yang merupakan selisih lebih dari perhitungan antara penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun anggaran (Pasal 61 UU BI).

Karena merupakan objek pajak, maka surplus BI diperlakukan sebagai taxable income (Penghasilan Kena Pajak), dan dengan sendirinya BI diperlakukan sama seperti entitas bisnis, padahal jelas-jelas disebut dalam Pasal 4 UU  No. 23 Tahun 1999 bahwa BI adalah lembaga negara bukan entitas bisnis  cuma memang mempunyai badan hukum seperti BUMN. Apakah juga karena adanya badan hukum ini BI diperlakukan sebagai entitas bisnis?  Sebagai entitas bisnis, BI merupakan taxable entity yang mempunyai NPWP dan sekarang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP BUMN. Dengan demikian “resmilah” BI diperlakukan oleh pemerintah seperti BUMN.

Apakah pantas sebagai lembaga negara, regulator, BI diperlakukan seperti BUMN, sehingga menjadi salah satu subjek pajak di negara ini? Apakah surplus BI pantas diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak (taxable income)?  Untuk menjawabnya kita harus teliti dulu apakah subjek pajak itu. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b  UU surplus yang dapat digunakan untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Pajak Penghasilan  (UU PPh) yang disebut subjek pajak adalah Badan. Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun  2000 tentang Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Mungkin BI itu dimasukan pemerintah ke dalam kategori bentuk badan lainnya?

Lebih jauh dalam Pasal 2 ayat (3)  huruf b UU PPh ditetapkan bahwa Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Sebelum kita menelaah lebih lanjut apakah kriteria pengecualian unit tertentu sebagai subjek badan dipenuhi oleh BI, harus diklarifikasi lebih dahulu apakah BI dapat disebut sebagai badan pemerintah? Pemerintah yang dimaksud disini adalah eksekutif bukan government. Jika government pengertiannya meliputi seluruh alat kelengkapan negara. Sedangkan BI bukan bagian dari pemerintahan dalam artian eksekutif, seperti yang tersirat dalam Pasal 4 ayat  (2)  UU No.  3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 1999 Tentang BI, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) UU BI ini BI bukan merupakan badan pemerintah, melainkan lembaga negara, sehingga tidak termasuk dalam kriteria unit tertentu dari badan pemerintah.

Apabila dilihat dari substansi kriterianya apakah BI pantas dimasukan dalam kriteria dikecualikan dari subjek pajak dalam negeri? Pertama BI dibentuk berdasarkan undang-undang (masuk). Kedua, Modal Bank Indonesia berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang merupakan penjumlahan dari modal, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, dan bagian dari laba yang belum dibagi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelum undang-undang ini diberlakukan. Dengan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ini, BI menjadi sama dengan BUMN yang juga modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, artinya kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dari mekanisme pengelolaan APBN dan dilakukan berdasarkan praktik pengelolaan perusahaan/badan hukum lainnya yang sehat (tidak masuk). Ketiga, menurut Pasal 62 ayat (3)  sebagian besar surplus yang diperoleh BI disetorkan ke negara melalui pemerintah (masuk), dan keempat Laporan Keuangan BI diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (masuk). (Mungkin) karena kriteria ini bersifat kumulatif (bukan alternatif) maka, dengan tidak dipenuhinya kriteria nomor dua, gugurlah untuk memperlakukan BI sebagai bukan subjek pajak dalam negerii. Dengan demikian mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, memperlakukan BI sebagai wajib pajak badan dinilai sudah tepat.

Dari pembahasan di atas  dapat disimpulkan bahwa BI memiliki dasar untuk diperlakukan sebagai subjek pajak badan dalam negeri atau wajib pajak badan. Namun bila mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 6/PMK.02/2013  Tentang  Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah, maka akan menjadi rancu bila BI diperlakukan sebagai subjek pajak badan dalam negeri oleh sebab adanya keharusan BI menyetorkan surplusnya yang merupakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) ke pemerintah. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 6/PMK.02/2013 yang berbunyi: Bank Indonesia membayar Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah paling lambat pada saat jatuh tempo  dan Bank Indonesia menyetorkan seluruh Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara dalam rupiah nomor 502.000000980 di Bank Indonesia.

Dengan adanya mekanisme penyetoran  surplus BI yang menjadi bagian dari Pemerintah ini, maka BI sebagai lembaga negara selaku regulator dan otoritas moneter sesungguhnya sudah tidak pantas diperlakukan sebagai Wajib Pajak Badan seperti BUMN. Menurut Chidir Ali (2004) BI termasuk badan hukum publik yang tidak mempunyai teritorial. Kriteria hukum publik menurut Chidir Ali adalah:

  1. dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;
  2. lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau tidak.
  3. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria; c. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Demikianlah, jika ketiga kriteria (unsur) itu terdapat pada suatu badan atau badan hukum, maka ia dapat disebut badan hukum publik.. Kiranya BI memenuhi ketiga kriteria tersebut, oleh karenanya BI termasuk badan hukum publik. Sebagai badan hukum publik BI adalah regulator dan otoritas moneter yang  berwenang membuat Peraturan Bank Indoensia yang merupakan hukum publk dan mengambil kebijakan moneter. Menurut Pasal 1 angka 8 dan angka 10 UU BI dinyatakan:

 8. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

10.Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga;

Apabila ketentuan tentang kewajiban menyetor surplus ini tidak pernah ada, demi mengambil hak publik atas keuntungan yang diperoleh BI, maka mekanisme pajak sudah tepat untuk digunakan. Namun kewajiban menyetor bagian keuntungan itu sesungguhnya sudah memenuhi syarat bagi BI untuk diperlakukan sebagaimana lembaga negara, regulator, dan otoritas moneter di republik ini sepenuhnya seperti lembaga negara yang lain. Sangat aneh rasanya ada lembaga negara, regulator, dan pemegang otoritas moneter diperlakukan seperti entitas bisnis, sebagai wajib pajak, hanya karena memiliki surplus dari kegiatan operasionalnya padahal surplus itu sudah dianggap PNBP yang masuk ke kas negara.

Mestinya BI diperlakukan seperti lembaga publik lainnya karena bukan BI saja lembaga publik yang punya PNBP. Bedanya dengan BUMN meski modalnya juga merupakan kekayaan yang dipisahkan, tapi sejak awal BUMN (Persero) didirikan untuk mencari laba, sedangkan BI adalah lembaga negara yang memiliki otoritas di bidang moneter dan memiliki fungsi regulator yang sejak awal tujuan utama didirikannya bukan untuk mencari laba tetapi untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7 UU BI), yang mana untuk mencapai tujuannya itu, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian Maka dari perspektif ini menyamakan BI dengan BUMN menjadi tidak tepat. Baiknya BI tetap diperlakuakn sebagai lembaga negara saja yang tidak diperlakukan sebagai wajib pajak badan karena surplusnya juga sudah masuk ke APBN melalui mekanisme penyetoran PNBP. Inti persoalanya adalah pada ada tidaknya transfer kekayaan/penghasilan BI kepada negara.

KEDUA: Pengelolaan Keuangan BI Di luar APBN

Yang membuat janggal BI untuk diperlakukan sepenuhnya sebagai lembaga negara adalah soal tidak diaturnya keuangan BI dalam APBN. Kiranya ini terkait dengan penetapan bahwa modal BI adalah kekayaan negara yang dipisahkan, seperti layaknya penyertaan modal pemerintah pada BUMN. Dasar dipisahkannya pengelolaan kekuangan atau kekayaan BI adalah Pasal 4 ayat (3) UU BI yang berbunyi: Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara… 

Pertanyaan menggelitik saya adalah mengapa BI tidak mau keuangan/kekayaannya dimasukan ke dalam APBN? Nampaknya BI mempunyai tesis bahwa independensi sangat dipengaruhi oleh independen tidaknya pengelolaan keuangannya, konkritnya: Apabila keuangan/kekayaan BI dikelola dalam APBN maka BI akan menjadi lembaga negara yang tidak indpenden atau terbebas dari campur tangan pemerintah. Ini saya tangkap dari penjelasan Pasal 4 ayat 2 UU BI itu yang berbunyi : Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Adanya keyakinan saya bahwa BI memegang tesis itu didasarkan fakta bahwa antara ide “BI sebagai lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah” dengan ide “Bank Indonesia mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” berada dalam satu pasal. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar bila suatu lembaga negara yang independen namun keuangannya dikelola juga dalam APBN maka lembaga negara tersebut akan tidak bebas dari campur tangan pemerintah?

Kalau tesis tersebut yang melatarbelakangi lepasnya pengelolaan keuangan/kekayaan BI dari APBN, maka kita akan bilang lembaga-lemabaga negara lain yang seharusnya independen dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti BPK, MA, DPR, KPK, dan KY dengan sendirinya tidak akan dapat bekerja secara independen karena lembaga-lembaga tersebut pengelolaan kekayaannya atau keuangannya masuk dalam APBN. Apakah agar independen maka lembaga-lembaga negara lainnya itu diminta mencari sumber dananya sendiri seperti BI? Bagaimana jadinya kalau MA dilegitinasi memperdagangkan putusan-putusannya, DPR juga dilegitimasi menjual tiap-tiap pasal dalam UU yang dibuatnya, demikian juga BPK mendapat pengesahan menjual hasil auditnya? Akan menjadi kacau tatanan kenegaraan kita.

Kejanggalan berikutnya adalah hubungan BI sebagai lembaga negara itu sendiri dengan APBN. BI adalah lembaga di dalam negara bukan di luar negara, oleh karenanya UU menyebut BI sebagai lembaga negara. BI adalah otoritas moneter, regulator. Mana ada sebuah regulator, otoritas moneter bukan bagian dari negara?  Dan kita tahu APBN adalah singkatan dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, bukan Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah. Oleh karena APBN itu merupakan Anggaran Penerimaan dan Belanja dari suatu Negara selain mengatur keuangan atau kekayaan pemerintah yang juga sebagai salah satu bagian dari negara, lembaga-lembaga negara lainnya pun keuangannya dikelola oleh negara dalam APBN. Ingat menurut konstitusi APBN itu disusun oleh DPR dan Presiden. Kita simak bunyi Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUD 1945 berikut ini:

  1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Menurut  konstitusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara bukan wujud dari pengelolaan keuangan pemerintah. Dan APBN itu bukan produk sepihak dari presiden sebagai kepala pemerintahan tetapi juga bersama DPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia. Maka kalau ada lembaga yang tidak mau keuangannya dikelola oleh negara maka lembaga itu sudah selayaknya tidak dimasukan ke dalam lembaga negara. Kepada lembaga tersebut tidak boleh diberi kekuasaan atau otoritas serta fungsi regulator. Karena otoritas dan fungsii regulator hanya dapat dimiliki oleh lembaga negara. Jadi kalo BI tidak mau keuangannya dikelola negara dalam APBN, maka BI tidak boleh menjadi otoritas moneter dan tidak boleh lagi sebagai regulator. Silahkan BI menjadi BUMN pengejar surplus dan karenanya negara perlu membentuk bank sentral yang memiliki fungsi regulator dan memegang otoritas moneter.  Ini logikanya.

KETIGA: Pegawai BI bukan PNS

Turunan dari pengelolaan keuangan/kekayaan BI oleh BI sendiri adalah status pegawai yang bekerja untuk BI. Menjadi aneh mereka yang bekerja di lembaga publik, lembaga negara tetapi tidak dapat/mau disebut pegawai negeri. Apakah pegawai BI ingin disamakan dengan pegawai BUMN?  Aneh, karena BI adalah regulator, BI adalah otoritas moneter, seperti halnya kementerian keuangan yang merupakan regulator dan otoritas fiskal.  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kementerian Kehutanan juga punya PNBP sama seperti BI, tapi pegawai yang bekerja di sana disebut pegawai negeri (sipil).

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, Pegawai Negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Sedangkan menurut Peraturan Oemerintah No. 9 Tahun 2003,  Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kantor Negara Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Perlu ditegaskan disini bahwa yang dimaksud pegawai BI disini adalah mereka yang menduduki jabatan karir bukan jabatan politis yang ditempati oleh Dewan Gubernur BI. 

Pagawai BI itu diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara atau tidak? Karena BI itu lembaga negara yang berperan sebagai  regulator atau otoritas moneter tentunya pegawai yang bekerja di dalamnya diserahi  jabatan negeri atau diserahi tugas negara. Pasal 3 ayat (1) UU tersebut menyatakan Pegawai Negeri berkedudukan sebagal unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Karena pegawi BI bekerja untuk sebuah lembaga negara maka tidak salah kalau mereka merupakan aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam pasa l tersebut. Sebagai konsekuensinya pegawai BI digaji berdasarkan peraturan perudang-undangan tentang gaji PNS yang berlaku, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (terakhir adalah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013 tanggal 11 April 2013).  Tapi kenyataannya penggajian gaji pegawai BI sendiri ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.  Ini adalah ketidakonsistenan atau ketidakonsekuenan BI sebagai bagian dari lembaga negara. Maka dari itu bila memang ingin menjadi BUMN dengan mengatur keuangannya sendiri dan mengatur sistem penggajian karyawannys sendiri maka BI harus melepas fungi regulator dan melepaskan diri dari otoritas moneter. Begitu kan?  

Selain itu merujuk pada UU yang sama pada Pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dengan demikian jika pegawai BI mengaku bekerja untuk negara tapi minta berbeda dari sudut penggajian, lalu BI mau dimasukan ke kolompok pegawai negeri yang mana?  Haruskah UU tersebut diubah untuk mengakomodasi keinginan BI terpisah dari kelompok PNS yang lainnya dengan menjadi kelompok keempat, sehingga bunyi UUnya menjadi pegawai negeri terdiri dari: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai BI. Dengan amandemen seperti sudah selesaikah masalah kerancuan institusional di BI? Tidak. Karena pertanyaan masih satu lagi yang harus dijawab: PNS, TNI, dan anggota Polri saja sebagai pegawai negeri gajinya diatur oleh APBN, mengapa BI tidak diatur? Bila tidak diatur BI tetap bukan pegawai negeri. Bukan pegawai negeri tetapi bekerja untuk lembaga negara? Aneh kan?? 

Penutup

Dari uraian tersebut di atas jelas posisi yang menanyakan posisi BI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah BI masih ingin menjadi subjek pajak yang pengelolaan kekayaan dan keuangannya terlepas dari APBN, dan status pegawainya bukan pegawai negeri sebgaimana BUMN? Bila memang demikian keinginannya, maka kedudukan BI selaku regulator dan pemegang otoritas moneter harus dilepas. Dan karenanya kita haru membentuk bank sentral baru pengganti BI yang melaksanakan tugas selaku regulator dan otoritas moneter. Sebaliknuya bila BI tetap ingin menjadi Bank Sentral, maka surplus BI tidak boleh lagi ditetapkan sebagai objek pajak dan BI tidak dianggap sebagai subjek pajak, dan keuangan dan kekayaan BI tetap dikelola dalam APBN seperti halnya lembaga-lembaga negara lainnya, dan terakhir pegawai yang bekerja di BI adalah PNS sebagaimana pegawai lain yang bekerja untuk llembaga negara yang ada.

Pidana Korupsi Untuk Gayus Tambunan

Narkotik, Korupsi, dan Terorisme berdaya rusak sama bagi suatu bangsa. Namun penanganannya tetap harus kita cermati, kita pantau, dan bila perlu untuk kepentingan bangsa dan negara kita kritisi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Dalam tulisan ini yang ingin dicermati adalah penaganan masalah korupsi.  Mengapa? Agar penanganan korupsi ini tidak sekedar ditangani secara ekofraksia atau latah di bawah tekanan euforia anti korupsi rakyat yang sering lupa akan sejarah bangsanya yang pernah begitu rupa dicengkeram kesewenang-wenang oleh suatu rezim. Kita tetap menginginkan penanganan korupsi itu memiliki kualitas keadilan yang abadi, dalam arti bebas dari kepentingan berdasarkan situasi relatif kontekstual ruang dan waktu. Kali ini kasus yang diambil sebagai objek yang dicermati, dipantau, atau dikritisi adalah dakwaan korupsi kepada Gayus Tambunan.

Apa itu Tindak Pidana Korupsi?

Pertama-tama usaha untuk mencoba memahami tindakan korupsi, mari kita mulai dengan pengertian tindakan korupsi itu sendiri. Pengertian tindakan korupsi diambil dari  UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya diambil dari Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut sebagai berikut:

BAB II
TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari kedua pasal tersebut ada  frasa yang sama, yaitu frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”  sedangkan tindakan yang menyebabkan sesorang didakwa merugikan negara berbeda, di mana pada Pasal 2 karena secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sedangkan pada Pasal 3 karena “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, (dengan) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sebenarnya kedua pasal tersebut sama, bila kita berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga merupakan perbuatan melawan hukum. Bagaimana  bila menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?

Sebagai contoh: seorang pejabat menggunakan uang denda yang diterimanya dari sebuah kontraktor untuk dia salurkan ke bencana alam yang sedang menimpa suatu daerah. Uang denda ini dibayarkan karena kontraktor tersebut terlambat dalam menyelesaikan proyek atau pengiriman suatu barang kepada instansinya. Uang denda tersebut seharusnya merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dalam kasus ini jelas pejabat itu telah melanggar prosedur penggunaan PNBP, karena langsung menggunakan PNBP tersebut. Sebagaimana diautur dalam Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, seharusnya PNBP itu disetorkan terlebih dahulu ke kas negara, namun demikian dia tidak menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, sekaligus tidak juga disebut merugikan keuangan negara atau perkeonomian negara, oleh karena uangnya disalurkan kepada korban bencana, kecuali ada bagian dari uang itu terbukti diambil untuk keuntungan pribadi. Selain itu,  adalah kewajiban negara untuk memberi bantuan pada korban bencana alam.

Bila uang PNBP itu digunakan untuk korban bencana alam berarti uang tu digunakan untuk kepentingan rakyat, tentunya tidak boleh dikatakan merugikan keuangan negara, karena pada dasarnya yang dimaksud keuangan negara itu pada hakikatnya adalah keuangan milik rakyat. Dalam literatur manapun tidak dikenal istilah keuangan negara (state finance). Yang banyak dikenal dan digunakan adalah istilah keuangan publik (public finance). Public dalam istilah public finance ini di Indonesia lebih tepat diterjemahkan sebagai rakyat atau masyarakat atau publik daripada diterjemahkan sebagai negara. Mengingat dalam pemahaman masyarakat di Indoensia antara istilah “publik” dan “negara” itu merujuk pada dua entitas yang berbeda. Masyarakat memahami keduanya sebagai entitas terpisah. Mungkin di negara-negara maju keduanya diterima sebagai suatu entitas yang sama, yang identik.  Bila disebutkan dengan istilah  (ke)uang(an) negara maka masyarakat atau rakyat akan menerimanya  bukan sebagai uang yang dimiliki oleh masyarakat atau rakyat tetapi uang yang dimiliki oleh negara. Oleh karenanya perlu istilah keuangan negara itu diluruskan atau dikoreksi menjadi uang publik saja. Untuk kasus seperti ini maka  pejabat itu lebih tepat dikenakan  dengan pasal-pasal dalam undang-undang kepegawaian atau  hukum administrasi atau disiplin pegawai, bukan menggunakan ketentuan dalam UU Tipikor karena meski melanggar hukum administrasi tetapi tidak menyababkan kerugian pada keuangan publik/negara.

Apakah tindakan pejabat yang dimaksud dalam contoh tersebut dapat juga disebut korupsi dengan menggunakan Pasal 2 UU Tipikor? Untuk menjawabnya tentu kita harus menyepakati dulu apakah tindakan pejabat tersebut sudah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara? Pejabat itu memang melawan hukum, karena menggunakan PNBP tanpa menggunakan prosedur yang berlaku, yaitu menyetorkannya terlebih dahulu ke kas negara lalu mengusahakan dana tambahan melalui mekanisme APBN (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 1997). Dalam hal ini pejabat tersebut melakukan tindakannya dengan pertimbangan kepraktisan saja, bahwa bila melalui mekanisme APBN akan memakan waktu lama untuk sampai ke korban bencana alam. Namun bila merujuk pada argumentasi saya di atas maka perbuatan pejabat itu tidak merugikan keuangan negara atau perkeonomian negara karena menguntungkan publik atau rakyat. Menguntungkan publik atau rakyat harus diterima sebagai menguntungkan negara juga, kalau tidak, nanti kita terjebak pada situasi mempertentangkan antara kepentingan negara dengan kepentingan publik, padahal seharusnya kepentingan negara itu kepentingan publik, negara bukan entitas terpisah dari publik. Dua frasa “melawan hukum” dan “merugikan keuangan negara atau perkeonomian negara” memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas), Apakah dapat seseorang didakwa karena terbukti hanya melakukan satu frasa saja tetapi tidak terbukti untuk frasa yang lainnya? Hanya ahli hukum yang dapat menjawab pertanyaan ini, sedang saya hanya dapat berpikir secara logika saja bahwa keduanya harus dipenuhi.

Seharusnya di dalam undang-undang itu dijelaskan secara terang benderang apa yang dimaksud “secara melawan hukum” tersebut dan menggunakan frasa merugikan kepentingan publik, bukan hanya ditulis sebatas merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena kesannya jika merugikan rakyat (publik) tapi tidak merugikan negara berarti bukan suatu korupsi. Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan dan trotoar sekitar depan stasiun kereta api Jatinegara jelas sedang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Mereka yang secara terang benderang berjualan di emperan kaki lima tersebut sudah melakukan korupsi, karena secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang jelas dapat merugikan kepentingan publik pemakai jalan dan trotoar. Tetapi belum tentu PKL itu dinilai merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena suatu teori dari Hernando De Soto menyimpulkan keberadaan PKL dianggap sebagai katup pengaman sosial suatu negara, seperti Indonesia. Bila frasa merugikan kepentingan publik juga digunakan dalam pengertian korupsi di dalam hukum positif kita maka mudah sekali pihak aparat hukum untuk menangkap basah PKL itu. Tapi tak pernah didengar sekali pun ada PKL yang tertangkap dan dijerat UU Tipikor dan didakwa karena telah melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus GAYUS TAMBUNAN

Sampai sekarang saya tidak bisa mengerti pasal apa yang digunakan aparat hukum untuk menjerat Gayus H. Tambunan? Atau definisi korupsi yang mana yang digunakan aparat hukum untuk menjerat Gayus H. Tambunan? Apakah definisi korupsi menurut Pasal 2 atau Pasal 3?  Jika digunakan Pasal 3 jelas Gayus tidak masuk kriteria karena dia  dalam kedudukannya sebagai “pelaksana” (jabatan terendah dalam birokrasi Indonesia) sesungguhnya bukan pejabat yang dapat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sepanjang kasusnya menyangkut sengketa pajak di Pengadilan Pajak seorang Gayus sebagai pelaksana yang hadir mewakil Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) dalam posisi TERBANDING. Sebagai wakil Terbanding dia sama sekali tidak punya kekuasaan, kewenangan, kesempatan atau sarana untuk mempengaruhi pengambilan putusan yang merupakan kewenangan sepenuhnya dari para hakim Pengadilan Pajak.

Jika digunakan adalah Pasal 2 yaitu didakwa melawan hukum, hukum apa yang Gayus lawan? UU Kepegawaian,  UU Administrasi, atau UU Tipikor? Kalo UU Tipikor mungkin kita harus mengacu pada  frasa dalam UU Tipikor, yaitu frasa “karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dan “bertentangan dengan kewajibannya.”  Artinya perbuatan melawan hukum itu terkait dengan penyalahgunaan “kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dan “bertentangan dengan kewajibannya.”

Seharusnya sebelum menjerat Gayus dengan UU Tipikor kita teliti dulu apa kewenangan dan apa kewajiban Gayus selaku wakil Terbanding di muka hakim Pengadilan Pajak? Kita perlu tahu dulu Tupoksi dari Gayus itu. Kedudukan Terbanding di muka Pengadilan Pajak adalah pihak yang TERPERIKSA, yang diadili. Gayus sebagai Wakil Terbanding  dalam kedudukannya tersebut hanya berkewajiban membela Keputusan/Ketetapan Dirjen Pajak. Dia sama sekali tidak punya kewenangan sedikit pun untuk menerima/mengabulkan atau  menolak tuntutan Wajib Pajak (WP). Karena WP yang dia hadapi itu justru menjadi lawannya di muka hakim Pengadilan Pajak.

Untuk menetapkan bahwa Gayus telah melakukan perlawanan hukum maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa dalam persidangan dia tidak melakukan pembelaan atas keputusan/ketetapan Dirjen Pajak sebagaimana mestinya. Apabila dia terbukti tidak melakukan pembelaan maka dia sudah bertentangan dengan kewajibannya. Namun sebaliknya dari informasi yang diperoleh, dalam sidang Gayus justru berusaha keras untuk membela keputusan Dirjen Pajak, karenanya dia sudah dapat dianggap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Dilihat dari sudut kewenangan atau jabatannya, jelas Gayus di muka hakim Pengadilan Pajak tidak punya kekuasaan atau kekuatan sama sekali untuk mempengaruhi pengambilan putusan Pengadilan Paja, kecuali terbukti adanya penyuapan kepada hakimnya. Jadi terkait tindak pidana korupsi apa yang telah dilanggar Gayus?

Apakah Gayus Tambunan menerima uang dari WP  yang mengajukan banding ke Pengdilan Pajak sudah merugikan keuangan negara? Pertama-tama untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat apakah ada kejanggalan dalam putusan Pengadilan Pajak? Siapakah yang memiliki hak/wewenang untuk menyatakan putusan Gayus itu janggal?  Jika ada kejanggalan dalam putusan Pengadilan Pajak, maka  berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pihak yang merasa dirugikan atas putusan yang janggal tersebut dapat mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung (MA).

Semua Putusan Pengadilan Pajak yang dalam penyelesaiannya di Pengadilan Pajak Gayus hadir sebagai wakil Dirjen Pajak telah diajukan PK oleh pihak Dirjen Pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh tidak ada satupun Putusan PK yang menyatakan Putusan Pengadilan Pajak yang telah memenangkan WP di mana Gayus tercatat sebagai wakil dari Terbanding, ‘salah” sehingga putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut tetap dipertahankan oleh MA. Dengan kata lain seluruh PK yang diajukan Dirjen Pajak ditolak MA. Artinya Putusan Pengadilan Pajak itu telah benar. Dengan demikian dari perspektif sistem hukum yang berlaku, WP yang putusannya diajukan PK tersebut berada dalam posisi yang benar dan diputus menang bukan dengan cara melawan hukum, demikian sebaliknya bila Putusan MA menyatakan menerima PK yang diajukan Dirjen Pajak. Bila WP dimaksud diputus menang maka uang yang dikembalikan kepada WP tersebut harus dipahami sebagai bukan uang milik/hak negara/publik, sehingga dengan sendirinya “hilangnya” uang tersebut  dari perhitungan penerimaan negara -karena secara hukum harus dikembalikan ke WP, bukan merupakan kerugian bagi negara. Hal ini yang banyak tidak dimengerti oleh publik.

Jadi apa yang menjerat Gayus bila dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Pajak dia tidak menyalahgunakan “kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dan “bertentangan dengan kewajibannya dan tidak ada kerugian negara?”  Bisa saja untuk menjerat Gayus dapat digunakan dakwaan bahwa perbuatan Gayus yang menerima uang gratifikasi dari WP itu telah merugikan perekonomian negara. Dengan gratifikasi tersebut Gayus sudah dianggap turut membuat “high cost economy” dan memperburuk iklim investasi nasional, Disini letak kerugian terhadap perekonomian negaranya. Namun persoalannya hal itu dilakukan Gayus tidak dengan cara melawan hukum, sepanjang dipahami melawan hukum itu berarti penyalahgunaan “kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dan “bertentangan dengan kewajibannya.” Karena seperti diungkapkan di atas Gayus tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengabulkan atau menolak tuntutan wajib pajak. Selain itu sikap Gayus yang membela kepentingan Dirjen pajak sudah sesuai dengan kewajibannya.

Kita simak persoalan gratifikasi ini dengan membaca  Pasal 12 B UU Tipikor yang berbunyi:  “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya …”  Jelas disebutkan distu bahwa gratifikasi itu dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kita kembalikan masalah Gayus kepada kedudukan Gayus di muka hakim. Apa kewenangan dan kewajiban Gayus selaku wakil dari pihak Terbanding? Gayus dalam kedudukannya itu tidak berwenang untuk memutus sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Oleh karenanya apakah gratifikasi Gayus dapat dianggap pemberian suap padahal dia tidak punya kekuasaan dari kewenangan atau kewajiban untuk mempengaruhi atau menekan hakim Pengadilan Pajak untuk mengambil putusan sesuai dengan keinginannya?

Pertanyaan yang sama harus saya lontarkan pada kasus Humala Napitulu dan Maruli Manurung yang dipidanakan karena didakwa menerima suap dari PT Surya Alam Tunggal (PT SAT) yang juga di dalamnya ada keterlibatan Gayus. Sebelum menjerat mereka dengan UU Tipikor sudah seharusnya pihak aparat hukum dalam hal ini KPK memahami TUPOKSI ketiga orang itu sehingga memahami wewenang dan kewajiban ketiga orang itu. Dengan memahami Tupoksi mereka KPK atau hakim Tipikor akan tahu apa wewenangan dan kewajiban Gayus sebagi pelaksana di Direktorat Keberatan DItjen Pajak,  Humala  sebagai penelaah keberatan dan Maruli sebagai  Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Pajak. Dalam hal ini memahami wewenang dan kewajiban mereka tidak dapat dilakukan secara eksklusif tetapi harus dikaitkan dengan ada tidaknya kekuasaan untuk menerima atau menolak keberatan PT SAT. Artinya apakah menurut Tupoksinya, wewenang dan kewajiban mereka merupakan suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PT SAT?

Mari kita kutip  berita media tentang vonis terhadap kasus keberatan PT SAT ini:

Albertina Ho, ketua majelis hakim, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1/2011), mengatakan, sebagai pelaksana di Direktorat Keberatan dan Banding, Gayus tidak teliti, tidak tepat, tidak cermat, serta tidak menyeluruh saat menangani keberatan pajak PT SAT. Selain itu, hakim menilai Gayus telah menyalahgunakan wewenang.

Menurut hakim, Gayus telah mengusulkan menerima seluruh keberatan pajak PT SAT. Usulan itu lalu disetujui mulai dari Humala Napitupulu selaku penelaah, Maruli Pandapotan Manurung selaku Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan, serta Bambang Heru Ismiarso sekalu Direktur Keberatan dan Banding.

Akibat diterimanya permohonan keberatan pajak itu, menurut hakim, PT SAT sebagai korporasi menerima keuntungan sekitar Rp 570 juta. “Terbukti telah merugikan keuangan negara,” ucap Albertina saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini.

Pertanyaan saya apakah tidak teliti, tidak tepat, tidak cermat, serta tidak menyeluruh dapat disamakan dengan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang? Ahli bahasa harus ikut campur menglarifikasi ini. Setahu saya tidak teliti, tidak tepat, tidak cermat, serta tidak menyeluruh itu bukan tindakan pidana melainkan perkara ketidakompetenan seseorang. Tindakan koreksinya bukan dengan kriminalisasi, mungkin lebi tepat atau cukup dilakukan dengan tindakan adminitrasi yaitu pembinaan atau pemberhentian dari PNS.

Pertanyaan saya kedua, hakim menggunakan kata mengusulkan dan yang lainnya menyetujui usulan itu. Padahal kalau hakim itu memahami terlebih dahulu Tupoksi ketiganya, tidak satupun dari ketiganya yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengambil keputusan atas suatu keberatan WP. Keputusan Keberatan tersebut hanya boleh diambil oleh orang yang berwenang yang dalam hal ini adalah Dirjen Pajak. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), bahwa  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu surat ketetapan pajak … dan menurut Pasal 26 ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Pasal 26  dan ayat (3) UU KUP, Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Jadi menurut ketentuan dalam UU KUP tersebut, Dirjen Pajak adalah pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan memutuskan  keberatan. Sesuai hukum organisasi, maka sebagai pihak yang berwenang Dirjen Pajak memiliki tanggungjawab atas keputusan tersebut. Ingat dalam hukum organisasi tanggungjawab seseorang harus selalu seimbang dengan kewenangannya. Keliru kiranya, hanya karena Dirjen Pajak tidak turut menerima uang gratifikasi, Dirjen Pajak tidak dijerat pidana korupsi padahal dengan keputusannya atas keberatan PT SAT dia sudah turut memperkaya orang lain kalau terbukti uang gratifikasi yang diterima Gayus dkk itu sebagai suap.

Sesungguhnya yang juga sangat  pantas disebut  hakim  di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan  tidak teliti, tidak tepat, tidak cermat, serta tidak menyeluruh adalah Dirjen Pajak sebagai pihak pengambil Keputusannya. Disinilah letak kejanggalan kasus yang menimpa Gayus, Humala, dan Maruli dalam dakwaan tindak pidana korupsi itu. Harusnya Dirjen Pajak dikenakan pidana korupsi bila ketidaktelitian, ketidaktepatan, ketidakcermatan, serta ketidakmenyeluruhan itu merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sehingga PT SAT memenangi keberatannya dengan cara melawan hukum, bukan bawahannya yang hanya punya kewenangan mengusulkan.

Apakah hakim Tipikor tidak paham bahwa mengusulkan sangat jauh artinya dengan memutuskan? Usulan atau menyetujui usulan saja sama sekali tidak sama dengan kekuasaan untuk memenangkan keberatan PT SAT. Setiap orang tentu sudah sangat bisa memaklumi bahwa sebuah usulan itu bisa diterima tapi juga bisa ditolak oleh pihak yang diajukan usulan itu yakni pihak yang berwenang mengambil keputusan.Untuk memenangkan keberatannya, PT SAT membutuhkan suatu keputusan dan menurut ketentuan perundang-undangan tersebut di atas keputusan keberatan merupakan kewenangan dari Dirjen Pajak. Pejabat yang berada di bawah Dirjen Pajak hanya punya kapasitas mengusulkan atau menyetujui sebuah usulan bukan kekuasaan untuk memutuskan.

Penutup 

Bagi saya sendiri yang disebut korupsi itu sederhana saja, barang siapa yang menjual kewenangan dan menjual informasi yang seharusnya oleh yang bersangkutan dirahasiakan atau tidak disebarluaskan secara bebas atau pada pihak-pihak yang sedang memiliki kepentingan atas suatu perkara yang berakibat kerugian bagi publik atau masyarakat. Dalam  pengertian korupsi tersebut konsep-konsep yang penting adalah menjual kewenangan dan informasi tertentu serta merugikan kepentingan publik. Kewenangan disini tentunya adalah kewenangan publik, khususnya terkait dengan kewenangan atau kewajiban untuk melayani publik yang dimiliki oleh pejabat publik. Informasi yang dimaksud juga informasi yang seharusnya diedarkan secara terbatas menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepentingan publik lebih suka saya pakai, karena di Indonesia maknanya lebih luas daripada menggunakan istilah kepentingan negara, sehubungan adanya pebedaan pengertian dalam masyarakat kita antara negara dan publik (masyarakat). Di Indonesia sering kita membiarkan adanya kontradiksi antara negara dan rakyat sehingga masyarakat menganggap rakyat atau masyarakat atau publik dapat saja punya perbedaan kepentingan dengan negara. Di negara maju hal seperti ini tidak terjadi. Karena di Indonesia masih sering terjadi sehingga kita harus memilih antara menggunakan “kepentingan negara” atau “kepentingan publik.” Biasanya khas orang Indonesia lebih suka memilih keduanya. Bagi saya mau keduanya dipilih atau hanya kepentingan publik saja yang dipakai sama saja, karena di dalamnya ada kepentingan publiknya. Lain halnya kalo yang dipakai hanya kepentingan negara seperti yang tertulis di UU Tipikor tersebut di atas, maka secara pribadi saya keberatan.

Jadi bila seseorang jelas-jelas tidak mempunyai kewenangan atas suatu tindakan yang menyimpang namun tetap dihukum itu namanya penzaliman. Kata adagium hukum yang terkenal dengan azas Indubio Proreo “lebih baik membebaskan 1000 orang yg bersalah dari pada menghukum 1 orang yg tidak bersalah” seharusnya direnungkan baik-baik oleh hakim Tipikor

Seperti yang telah saya singgung, KPK dan Hakim Tipikor harus paham betul Tupoksi PNS yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sehubungan suap atau korupsi itu sangat terkait dengan kewenangan dan kewajiban. Dan rujukan tentang kewenangan dan kewajiban seorang PNS itu yang paling tepat tentu saja ada pada TUPOKSInya. Sangat aneh mendakwa seorang PNS atas keterlibatanya dalam korupsi yang mengaitkan PNS itu dengan kewenangan dan kewajibanya tetapi Tupoksinya tidak menjadi dasar bagi hakim untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi wewenang dan kewajiban yang melekat pada PNS itu.

Jangan lantaran terpengaruh euforia bangsa ini pada semangat anti korupsi, lantas penanganan korupsi jadi mirip penanganan pemberantasan komunisme di masa Orba, yang tidak sedikit berbau kesewenang-wenangan dan fitnah. Kadang tekanan dari euforia publik itu menjadikan aparat hukum bersikap populis demi menjaga popularitas di mata publik.  Padahal kalau sudah ada kesewenang-wenangan sudah pasti muncul ketidakadilan. Apabila situasi kebangsaan dibiarkan begini terus bangsa ini tidak akan pernah maju dan beradab, karena kesewenang-wenangan sebagai akar masalahnya tetap dibiarkan eksis. Mari kita renungkan hal ini….

Hak Siapa Menghakimi Keyakinan Seseorang?

Hak siapa untuk menghakimi keyakinan orang lain? Apakah kita lahir dgn mendapat perintah, hak, atau kewenangan untuk menghakimi keyakinan orang lain? Apakah berhak kita mewakili atau mengatasnamakan Tuhan (Allah SWT) untuk menghakimi keyakinan orang lain? Adakah surat atau perintah dalam kitab suci yang memberi kewenangan atau hak kepada kita umat manusia untuk menjadi hakim bagi keyakinan orang lain? Ada?

Kalo ada memang wajar kalo kita mencaci maki, mengusir, “menggebugi” orang yang keyakinan agamanya kita nilai menyimpang. Namun sejauh yang saya ketahui (koreksi bila salah) tidak ada satu pun perintah dalam kitab suci termasuk al Qurán, yang memerintahkan atau menugaskan kita umat manusia untuk menjadi hakim bagi keyakinan orang lain, bahkan dalam surah al kafirun difirmankan: Katakanlah: Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku..lakum diinukum waliya diini.

Berdasarkan firman Allah SWT tsb kami umat Islam tidak diperintahkan untuk mengahakimi keyakinan orang lain, penghakiman atas keyakinan orang lain biarlah dilakukan oleh Tuhan (Allah SWT), hanya Allah SWT Yang Maha Tahu dan Maha Benar, sangat jelas sekali difirmankan: Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku, Keyakinanmu dengan agamamu urusanmu dengan Tuhanmu, keyakinanku dengan agamku urusanku dengan Tuhanku. Soal keyakinan itu soal habluminallah, urusan sakral seorang hamba dengan Tuhannya, siapapun tidak dapat masuk untuk campur tangan ke dalamnya. Yang dapat dimasuki oleh sesorang adalah perkara habliminanas, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Negara sekalipun sepanjang bukan negara pancasila, tetapi negara republik, seperti kita sungguh tidak dapat dibenarkan mencampuri urusan hablumninallah ini. Negara tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan umat manusia dengan Tuhannya. Ini urusan ghaib. Hanya Allah SWT yang memiliki hak untuk mengurusnya. Jadi serahkanlah semuanya penghakiman atas keyakinan atau akidah kepada Allah SWT, umat manusia tidak berhak mengatasnamakan Allah SWT atau menjadi wakil Allah SWT untuk menghakimi orang lain. Umat manusia hanya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinanya, yang lain biarlah melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya, perkara mana yg salah atau benar serahkan kepada Allah SWT, kita yakini saja apa yang kita yakini, tanpa tergoda menghakimi keyakinan orang lain.

Kita hanya melakukan tindakan manakala mereka yang kebetulan punya keyakinan yang berbeda tersebut misalnya melakukan tindak pidana, kejahatan, menggangu ketertiban umum, berbuat kegaduhan. Jadi tindakan kita pada mereka itu bukan karena mereka punya keyakinan yang berbeda tetapi karena perbuatan pidananya.

Pemimpin

All leaders are actual or potential power holders, but not all power holders are leaders. Power can be a forceful act that induces people to pursue a course of action without a real sense of commitment to that direction. (Karl Nollenberger, 2006)

Tulisan Tanri Abeng  (TA) dalam buku berjudul Pak Harto, The Untold Stories (2011) menarik perhatian saya. Isinya bersinggungan dengan tulisan saya tentang “petruk dadi ratu”.  Dari judul tulisannya saja, yakni “Negara dan Bangsa Hanya akan Sebaik Pemimpinnya”, dirasakan kekuatan ide dalam tulisan TA, yang benang merahnya berlaku untuk organisasi birokrasi.  

Substansi dari tulisan TA menyerupai tesis dalam tulisan saya yang berjudul Prabu Kantong Bolong Bleh Geduweh di mana kualitas kepemimpinan seseorang juga akan terlihat dari orang-orang yang dipilihnya sebagai pembantu dekatnya, artinya kalau sang pimpinan adalah benar-benar seorang pemimpin maka dia akan memilih orang-orang yang berkualitas pemimpin sebagai “orang-orang”nya. Sebaliknya jika pimpinan itu bermental pelaksana atau punakawan (baca: petruk) maka dia pun akan memilih yang bermental sama dengannya, yakni pelaksana atau petruk juga. Coba perhatikan 2 paragraf yang ada pada halaman 201 buku tersebut:

Dalam perspektif kepemimpinan, hal yang menarik lainnya adalah kepiawaian Pak Harto memilih pembantu-pembantunya (mulai dari menteri sampai dengan kepala daerah). Sejak awal pemerintahannya, tidak seorang pun dari mereka yang tidak kompeten, maka selama pemerintahan Pak Harto tidak pernah terjadi resufle kabinet.

Sebuah organisasi, bahkan negara bangsa, hanya akan sebaik pemimpinnya, tetapi seorang pemimpin juga hanya akan sebaik orang-orang yang dipilihnya.

Pemimpin

Kritikan yang terus menerus kepada Pak Harto selagi masih berkuasa, tidak dapat menghilangkan pengakuan saya bahwa kepemimpinannya sangat menonjol dan menjadi inspirasi banyak pemuda ketika itu, termasuk saya yang rajin mengritiknya. Sebagai pemimpin, Pak Harto telah secara efektif dan efisien mengendalikan dan mengerahkan organisasi negara ini untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Karakternya kuat dan menonjol melahirkan wibawa dan keengganan yang sangat besar dari lawan politiknya apalagi dari sekutunya.

images-4Seperti pak Harto, seorang pemimpin yang berbakat memiliki pengetahuan luas, jiwa seni, dan visi. Pengetahuan luas, baik dari membaca maupun pergaulan, penting untuk memperkaya imajinasi dan pemahaman nilai filosofisnya dari banyak hal.

Kekayaan imajinasi adalah sumber penting daya kreatif seorang pemimpin dalam menyelesaikan segala tantangan organisasinya termasuk yang sama sekali baru. Tidak ada solusi kreatif dan cerdas tanpa imajinasi yang luas. Daya imajinasi yang melahirkan daya kreatif ini sangat diperlukan untuk organisasi yang masih dalam proses institusionalisasi seperti Indonesia pada akhir tahun 60an hingga saat ini.

Wawasan yang luas akan membuat rasa percaya diri seorang pemimpin menjadi tinggi karena dengan wawasan yang luas dia menjadi maklum dengan segala resiko yang dihadapi dan hasil yang dapat dicapai sehingga dapat mengendalikan rasa takutnya. Karena itu seorang pemimpin selalu terlihat berani untuk mengambil keputusan. Wawasan yang luas juga membuat seorang pemimpin mengetahui apa yang ideal dan tahu bagaimana harus diwujudkan. Sekiranya yang ideal itu tidak dimungkinkan terwujud di masanya, maka dia akan menetapkan target “antara” secara terukur daan realistis.

Soehart dan GuitarPemimpin harus dapat mengharmonikan segala perbedaan dalam organisasinya dan harus dapat mengorkestrasi segala fungsi-fungsi manajemen dan organ-organ yang ada secara harmonis dan solid. Untuk itu diperlukan jiwa seni. Seni menanamkan nilai harmoni ke dalam jiwa seseorang, selain juga nila estetika.

Seorang pemimpin tidak akan berbuat tolol dengan meniadakan perbedaan bakat dan potensi orang-orang di dalam organisasinya hanya karena ingin  menonjolkan posisinya, sebaliknya  dia akan memanfaatkannya nilai-nilai unik dari orang-orang di dalam organisasinya dan dipadukannya secara hamonis, sehingga menimbulkan dinamika organisasi yang sehat. Organisasi menjadi hidup dan responsif atas segala tuntutan perubahan.

Pemimpin itu memiliki visi dan gagasannya selalu bernilai strategis. Karena visinya jauh ke depan maka disadari sepenuhnya tidak dapat diwujudkan di masanya, oleh karena itu dia akan mencari dan membina serta memberi kesempatan pada penerusnya. Kader penerus biasanya dipilih yang tidak jauh dari kualitas diri dari pemimpin itu bahkan bisa jadi yang memiliki potensi yang lebih baik dari dirinya. Terkait dengan hal ini, Julius Pour (1993) mengatakan: kualitas seorang pemimpin itu sangat dapat bisa dilihat dari kader-kader yang dibinanya. Untuk sekedar contoh: Suharto diantaranya menghasilkan Sudharmono dan LB Moerdani, sedangkan Sudarmono menghasilkan Ginanjar Kartasasmita dan LB Murdani menghasilkan Try Sutrisno. Ginanjar Kartasasmita sendiri diantaranya menghasilkan Aburizal Bakrie dan Arifin Panigoro, dua pengusaha sukses nasional.

Warren G. Bennis (1959) mengatakan “I used to think that running an organization was equivalent to conducting a symphony orchestra. But I don’t think that’s quite it; it’s more like jazz. There is more improvisation.”

Saya setuju sekaligus tidak setuju dengan pendapat Bennis. Setuju, untuk suatu situasi tertentu, misalnya saat organisasi masih belum established, masih dalam proses transisi intitusional, termasuk Indonesia, seorang pemimpin harus penuh imajinasi, skill, dan improvisasi yang membuat sebuah nomor jazz begitu dinamis sekaligus terjaga harmoninya, meski tentunya tetap pada nada dasar dan komposisi yang sama.chickzubin Yang saya tidak setuju karena adanya dikotomi antara menjadi konduktor orkestra seperti Zubin Mehta dengan menjadi musisi jazz seperti Chick Corea, semestinya keduanya bersifat ekslusif tapi tidak dikotomis karena keduanya bersifat skuensial. Artinya, saat organisasi sudah established, meninggalkan masa transisinya,  pemimpin itu lebih mirip konduktor orkestra, bekerja sesuai peraturan yang lengkap dan jelas seperti sebuah partitur dalam sebuah orkestra, tidak ada improvisasi di tengah jalan karena akan membuat organisasi menjadi labil dan tidak solid, serta tujuan yang hendak dicapai menjadi kabur.

To be A Leader

Menjadi pemimpin itu tidak bisa dicetak secara instan, perlu waktu bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. “Bakat” (Talent) memainkan peranan penting agar seseorang menjadi pemimpin yang berkualitas. Namun berapa lama seseorang perlu mempersiapkan diri atau memiliki waktu untuk latihan memimpin juga sangat menentukan. Tidak cukup seseorang menjadi pemimpin yang berkualitas hanya dengan modal bakat, apalagi sekedar pengalaman kerja saja seperti yang banyak leadersterjadi di birokrasi kita. Membangun kepemimpinan mulainya harus lebih awal lagi, yakni sejak seseorang masih berada  di bangku sekolah, paling tidak dimulai saat masih kuliah. Lebih mudah lagi kepemimpin dibangun bila sesorang itu selain memulainya dari sejak muda juga memiliki bakat. Minat dan bakat dalam hal membangun kepemimpinan memang faktor yang menentukan. Mengikuti kursus-kursus kepemimpinan dalam suatu pendidikan kedinasan, misalnya, seraya membaca jutaan buku kepemimpinan saja tidak akan pernah cukup untuk jadi pemimpin yang baik jika sesorang baru  mulai belajar menjadi pimpinan sejak dia bekerja. Jika dipaksakan untuk jadi pemimpin akan menghasilkan kepemimpinan yang mediocare. Fenomena kepemimpinan di birokrasi sepertinya dapat dijelaskan dari uraian ini atau seperti yang pernah saya tulis, seperti seorang petruk jadi ratu, bermental pelaksana tetapi karena alasan formal kepangkatan belaka menjadi pimpinan birokrasi.

Apakah seseorang bisa menjadi pebulutangkis yang tangguh, jika tidak mempunyai bakat, mulai berlatihnya terlambat, dan sekedar bermodal membaca ribuan buku teori bulutangkis? Untuk menjadi pebulutangkis tangguh ketiga hal harus dipenuhi: bakat, latihan seawal mungkin, dan pengetahuan tentang perbulutangkisan. Andai berlatih bulutangkis sejak SD dan membaca ribuan buku teori bulutangkis, saya yakin di tingkat RT pun saya tetap jadi pecundang, karena saya memang tidak punya kecerdasan motorik; saya tidak punya bakat di olahraga, karenanya saya tidak bermimpi untuk berprestasi di bidang olahraga apapun. Karenanya saya tidak pernah berminat untuk berprestasi di bidang olahraga, kecuali untuk mengolah raga saya agar bugar saja.

Sudah seharusnya, seseorang itu mengembangkan dirinya sesuai dengan bakatnya, dengan sendirinya orang harus tahu di mana bakat dan potensinya. Orang bijaksana tidak memaksakan diri jika tidak berbakat, misalnya: tidak memaksakan diri memimpin jika tiga hal di atas tidak dimiliki secara akumulatif. Kenyataannya banyak orang yang rumangsa bisa, bukan bisa rumangsa, artinya dia merasa bisa memimpin padahal tiga hal tersebut di atas, yakni minat/bakat, latihan sedini mungkin, dan pengetahuan tidak dimilikinya.

Seorang pemimpin akan tahu dan merasakan bakat atau potensi orang-orang di sekitarnya dan tidak akan memaksakan kehendak dengan memanfaatkan seseorang tidak sesuai dengan bakat dan potensinya karena pada gilirannya ini akan membuat organisasi yang dipimpinnya mandeg. Dengan menempatkan orang di tempat strategis padahal tidak memiliki bakat memimpin mengakibatkan tuntutan masyarakat tidak akan pernah terjawab dengan tepat sehingga organisasi tidak dapat bekerja secara efektif dan berdiri tegak, cuma sekedar eksis tapi tertunduk lesu karena kurang darah dan tidak punya percaya diri di hadapan pihak lain.

Penyanyi lebih penting dari lagu

Di birokrasi sipil sepertinya selama ini menganggap pemimpin itu pemegang otoritas. Mungkin dalam kasanah bahasa Indonesia, pemegang otoritas lebih tepat disebut pimpinan bukan pemimpin. Seperti dikatakan Karl Nollenberger di awal tulisan ini, pemegang otoritas atau pimpinan tidak otomatis seorang pemimpin. Di lingkungan birokrasi masih sangat kuat menganggap pemimpin itu sama dengan yang menjabat atau pemegang otoritas. Melimpahnya orang-orang yang siap  menjadi pemegang otirtas berdasrkan masa kerjanya membuat birokrasi merasa tidak kekurangan calon pemimpin.

Di birokrasi sipil syarat yang berlaku untuk menjadi pemimpin telah dimiskinkan atau direduksi dengan cukup memenuhi syarat pangkatnya saja yang sangat berbasis masa kerja. Selama ini birokrasi sipil karena syaratnya itu merasa sudah memiliki cukup “persediaan” pemimpin di dalam organisasinya. Birokasi tidak merasa perlu lagi ada upaya serius yang sistematis untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar berbakat. Sesungguhnya banyak pemegang otritas di birokrasi sipil kita yang disebut pimpinan tidak memiliki 3 syarat untuk menjadi pemimpin seperti disebut di atas.   

Sistem kepegawaian yang diatur dalam undang-undang kepegawaian yang dibuat di awal tahun 1960-an memang tidak dirancang untuk bisa memilih pemimpin yang berbakat. Seperti yang kita ketahui Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian diundangkan pertamakalinya pada tanggal 21 Juli 1961. Amandemen undang-undangnya pada tanggal 6 Nopember 1974, atau selanjutnya pada  30 September 1999, tidak mengubah sama sekali rezim kepangkatan. Dalam undang-undang tersebut digunakan tesis lawas (kuno) karena menganggap bahwa (tingkat) kecakapan pegawai negeri itu ditentukan oleh masa kerjanya (pengalamannya), bukan oleh pengetahuan, bakat/minat. dan latihannya. Tesis ini mengabaikan kenyataan bahwa manusia itu memiliki kecerdasan, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Dengan tesis ini seolah-olah kecerdasan, minat, dan bakat sesorang sama saja maka faktor yang menentukan kecakapan seseorang itu (di birokrasi) tinggal masa kerja atau pengalaman kerjanya itu. Saat ini tesis seperti ini sudah terasa tidak masuk akal karena tidak mungkin bila kecerdasan, minat, dan bakat sesorang yang berbeda=beda tidak mempengaruhi kecakapan seseorang, namun kenyataannya tesis ini  masih digunakan dalam undang-undang kita. Ini juga yang membuat saya menulis artikel tentang kunci reformasi birokrasi di Indonesia. Hal ini menyebabkan birokrasi bukanlah habitat yang tepat untuk menempa bakat dan potensi kepemimpinan seseorang, kecuali birokrasinya secara kebetulan dipimpin seseorang yang benar-benar seorang pemimpin yang diasah sejak muda atau sejak sebelum dia bekerja di birokrasi.

Tidak adanya upaya sistematis mendapatkan pemimpin yang berbakat bukti kepemimpinan belum dianggap faktor determinan dalam menyukseskan reformasi birokrasi. Padahal membangun sistem sebaik atau selengkap apapun jika tidak dipimpin implementasinya oleh orang yang berbakat akan menjadi sia-sia saja, paling maksimal hasilnya akan minimalis.

Pemimpin berbakat dapat memotivasi dengan baik orang-orang keluar dari zona nyaman untuk mengikuti perubahan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi. Sebaliknya, akan takluk dengan keadaan di saat orang di dalam organisasinya melakukan resistensi manakala harus keluar dari zona nyaman itu. Pemimpin yang tidak berbakat tidak akan berhasil mengubah keadaan dan menganggap tugas memimpin organisasinya sebagai mimpi buruk yang diharap segera berakhir –berakhir bukan dengan mengubahnya menjadi lebih baik, tetapi dengan pindah ke tempat lain atau sesegera mungkin pensiun.

Simak apa yang dikatakan Karl Nollenberger (2006): “Effective organizations have goals that they want to achieve. Leaders aid the organization in setting those goals. Organizations have values and culture. A leader identifies and builds upon or changes those values and uses values to give meaning and motivation to help achieve goals. The motivation of people in the organization is crucial to achieving those goals. Leading an organization without anyone following is a useless endeavor. The leader must be able to deal with polarization and conflict in the organization to build a sense of community.”

Reformasi birokrasi pada hakikat merupakan suatu proses transisi atau pancaroba dari mental birokrasi lama ke mental yang baru (mental shifting). Tantangan utamanya adalah resistensi dari insider yang sudah merasa nyaman dengan keadaan yang ada (pro status quo). Reformasi sistem yang melekat pada reformasi birokrasi akan under applied bahkan membuat sistem yang baru tidak jalan secara substansial melainkan secara minimalis dan formalistis alias semu. Hal seperti ini sulit dihindari apabila tidak mendapatkan orang yang tepat untuk memimpin.

Kelemahan Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan di Indonesia sekarang ini adalah karena Reformasi Birokrasi terlalu menekankan kepada sistem, padahal di masa transasi tidak bisa tidak yang seharusnya di utamakan adalah aktornya, pelakunya. Artinya bagaimana reformasi itu dapat menyeleksi atau merekrut mereka yang berbakat dan terlatih memimpin untuk didudukan pada jabatan strategis dan menjadi aktor intelektual perubahan (agent of change) belum menjadi fokus utamanya.  Sebaik-baiknya sistem bila aktor tidak kompeten dalam memimpin maka reformasi akan berjalan buruk seperti halnya bila yamg menjadi aktor dalam reformasi birokrasi itu mereka yang bermental kriminal. Memang baik yang bermental kriminal maupun yang tidak cakap sama-sama merupakan liabilities untuk reformasi birokrasi.

Penutup

Percayalah, untuk organisasi yang belum established atau masih dalam proses institusionalisasi, mendapatkan orang-orang yang berbakat memimpin adalah syarat mutlak jika ingin organisasi maupun proses institusionalisasinya berjalan efektif. Memang meskipun sistemnya belum lengkap tetapi dengan pemimpinnya berbakat, organisasi akan berjalan efektif. Hal ini ekuivalen dengan: penyanyi (pepimpin) yang berbakat bagaimanapun lebih penting daripada lagu apapun (sistem). Coba saja Tompi diminta menyanyi lagu apapun, karena seorang penyanyi berbakat, lagu yang dinyanyikannya selalu enak didengar, sebaliknya seorang kawan yang tidak berbakat menyanyi telah membuat semua lagu menjadi tidak enak untuk didengar. So, singers are most important than songs.

Kekasihku

Hadirmu dalam hidupku
Mengoyak keakuanku kini
Nikmati senyum lembutmu
Lenyapkan bimbang ragu
akan sirnanya goresan luka

Ku kan slalu berdosa
Bila abaikan cintamu
Ku kan slalu berdoa
Agar hatimu tetap utkku
Selamanya utk selamanya.

Puspa mawar bidadariku
Semerbak wangi tubuhmu
Picu gelora gairahku
Tak habis nafas mencumbuimu
Hingga purnama lelah bersinar..

Bungaku peluklah aku erat
Biar kutelan rinduku ini
Hasratku tak (pernah) berubah
(Bila) sekedar kau bermuram durja
Ku dekap jika kau lara

Jaga hati tak pernah mudah
Banyak godaan menghalangi
Silih berganti tak kunjung lelah
Pisahkan raga satu jiwa
Satu cerita dalam satu romansa

Puspa mawar bidadariku
Biar kuhisap peluhmu
Dipacu hasrat lelakiku
Bagai biduk kencang melaju
Sampai lelah menghampiriku

(catatan: Dibuat dlm perjalanan dr rmh ke ktr pd hari Senin pagi, 18 Februari 2013)

Kau tahu, nak (Cimura Feb 2013)

Kau tahu, nak
Aku bukan yang istimewa
Aku hanya merasa bahagia
Karna kau hadir dalam hidupku

Kau tahu, nak
Senyummu teduhkan hatiku
Langkah kecilmu tlah menyatu
Dengan rindu peluk darimu
geaksara.jpg
Bila kau besar nanti
Kejarlah mimpi indahmu
Meraih bintang di langit
Lalu berikan pada ibumu

Senang rasanya kau tahu
Hidupmu adalah gerakmu
Tiada yang dapat hentikan
Langkahmu meraih ambisi

Bila duka menylimuti
Jangan larut dalam luka
Jangan kau cepat putus asa
Karna duka ‘kan beralih suka

Kau tahu, nak…